 |
| Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengatakan ada lebih dari 1000 anggota DPR dan DPRD beserta sekretariat jenderalnya terlibat transaksi judi online. (Tangkapan Layar YouTube/ |
JAKARTA ( KONTAK BANTEN Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK ), Ivan Yustiavandana, menyatakan akan melaporkan keterlibatan oknum anggota DPR RI dalam aktivitas judi online ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Pernyataan ini disampaikan Ivan setelah rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Rabu, 26 Juni 2024.
"Ya, nanti saya akan sampaikan ke MKD sesuai dengan keterangan tadi," ujar Ivan. Meskipun Ivan belum dapat mengungkapkan secara spesifik nama-nama pejabat yang terlibat, ia memastikan bahwa banyak pihak yang terlibat dalam transaksi judi daring.
Ivan juga menambahkan bahwa ia perlu memeriksa kembali data tersebut sebelum memberikan informasi lebih lanjut. "Saya harus lihat datanya lagi, itu ke Pak Satgas, ke Pak Menko," ucapnya.
Transaksi Judi Online di Lingkungan DPR dan DPRD
Dalam rapat tersebut, Ivan mengungkapkan bahwa lebih dari 1.000 orang di lingkungan DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terlibat dalam judi online. Transaksi judi daring ini mencapai lebih dari 63.000 transaksi dengan nominal perputaran dana hingga Rp25 miliar.
"Ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD, sama Sekretariat Kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angka rupiahnya hampir Rp25 miliar," ungkap Ivan.
Pengungkapan ini merupakan respons terhadap permintaan dari Wakil Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, yang meminta PPATK untuk mengungkapkan data terkait anggota DPR yang terlibat judi daring. Habiburokhman menekankan bahwa kegiatan tersebut melanggar kode etik dan merupakan tindak pidana.
"Kita minta info-nya di DPR ini, kan ada MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, bisa disampaikan itu Pak (Ivan) sehingga kita ada pendekatannya," ujar Habiburokhman.
Langkah Selanjutnya
Laporan dari PPATK ini akan diserahkan ke MKD untuk ditindaklanjuti. MKD DPR RI bertugas mengawal kode etik anggota DPR dan memastikan bahwa setiap pelanggaran, termasuk keterlibatan dalam aktivitas ilegal seperti judi online, ditangani dengan serius.
Keterlibatan anggota DPR dalam judi daring bukan hanya melanggar kode etik tetapi juga merusak citra lembaga legislatif dan kepercayaan publik. Dengan adanya laporan ini, diharapkan MKD dapat mengambil tindakan tegas untuk menjaga integritas dan kehormatan lembaga legislatif.
PPATK sendiri akan terus melakukan pemantauan dan analisis terhadap transaksi mencurigakan yang melibatkan pejabat publik, sebagai bagian dari upaya untuk memberantas korupsi dan aktivitas ilegal lainnya. ***
### Penutup
Keterlibatan anggota DPR dalam judi online adalah masalah serius yang membutuhkan penanganan tegas. Langkah PPATK melaporkan temuan ini ke MKD adalah bagian dari upaya menjaga integritas lembaga legislatif dan memastikan bahwa semua anggotanya mematuhi hukum dan kode etik yang berlaku. Dengan pengawasan ketat dan tindakan tegas, diharapkan praktek-praktek ilegal seperti ini dapat diberantas dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dapat dipulihkan.
0 comments:
Post a Comment