Hal ini dipaparkan oleh Astri Megatari, S.T, Anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada Seminar Literasi Media: Strategi Komunikasi Politik dalam Menghadapi Kampanye Pilkada 2024 yang dilaksanakan di Auditorium Nurcholish Madjid, Universitas Paramadina Jakarta Rabu, (12/6/2024).
“Masa kampanye Pilkada 2024 lebih singkat dibandingkan dengan Pilkada 2019 lalu dan Pemilu 2024, pembedanya terletak pada metode kampanye, termasuk dasar hukumnya dalam undang-undang” ujar Astri.
Quin Pegagan, S.Hub.Int, Anggota BAWASLU Provinsi Daerah Khusus Jakarta menilai Universitas Paramadina banyak menghasilkan tokoh-tokoh di negeri ini. Tentunya hal ini juga akan menentukan masa depan bangsa, di mana saat ini banyak sekali keresahan yang terjadi di masyarakat mengenai pemilu maupun Pilkada.
“Dalam menjalin hubungan kerja sama diwajibkan untuk melakukan koordinasi, Bawaslu kemudian turun ke provinsi, kemudian ke kabupaten kota, kemudian ke kecamatan lalu ke PKD/kecamatan, yang terakhir ke panitia pemilihan umum di TPS” pungkas Quin.
Tentu pencegahan hoaks dan ujaran kebencian sangat penting bekerja sama dengan drone emprit, kominfo, media massa dan online. “Bawaslu yang termasuk aware dengan disabilitas, sehingga perlunya memastikan bahwa lokasi TPS ramah dengan disabilitas” tuturnya.
Arif Adi Kuswardono, S.H, Direktur Program dan Berita TVRI melihat dalam menentukan strategi komunikasi diperlukan pendekatan patel. Pengimplementasian pendekatan peso dalam menggerakkan seluruh kanal komunikasi dengan berbagai konten yang sudah dirancang untuk meraih hubungan publik keterpilihan.
Generasi Millennial dan Gen Z sangat berpengaruh, pendekatan yang dilakukan pun harusnya berubah dan menggunakan metode yang tepat. Bagi Gen Z, harus di tampilkan hal yang langsung tepat sasaran. Hal lain, tingkat konsumsi media, sudah paling tinggi dan naik. Sedangkan televisi menurun, dengan waktu konsumsi internet lebih panjang.
“Regulasi terkait dengan internet, otomatis bebas merdeka dalam pemilu 2024 lalu. Menariknya adalah semua calon menggunakan robot atau bot, yang membedakan adalah jumlahnya” kata Arif.
“Dari segi politik dan issue harus dibedakan dari kebutuhannya masing-masing. Namun dalam konteks Jakarta akan dilihat koalisi-koalisi yang tergabung, bagaimana dinamika yang tidak terjadi saat pemilu tetapi terjadi di pilkada” hal ini disampaikan oleh Ir. Drs. Abdul Rahman Ma’mun, MIP atau yang akrab disapa Pak Aman, dosen Universitas Paramadina.
Media yang tersedia di sebuah daerah, tidak bisa diselesaikan dengan media sosial. Hal tersebut bergantung kepada daerahnya sendiri, bagaimana cara menanganinya menggunakan media konvensional, media tatap muka dengan para tokoh, atau media sosial.
“Tidak semua cara yang digunakan di Jakarta ampuh di gunakan di daerah lain. Influencer lokal dipergunakan di berbagai daerah, jika mau masuk ke mikro strategi ini sangat penting. Ketika praktik sangat penting untuk melihat data-data ini” tegasnya.
Erik Ardiyanto, M.Ikom, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina melihat kondisi hari ini, dalam strategi komunikasi perlu diketahui bahwa komunikasi politik berjalan di dalam konteks demokrasi terutama di dalam ruang publik. Tetapi, indeks demokrasi Indonesia menurun, tentu dengan situasi Pilpres saat ini mengenai politik dinasti, pengerahan kekuatan dan lain sebagainya sangat berpengaruh.
Memang demokrasi jika merujuk pada trias politica, komunikasi politik sering dilihat dalam bentuk penyampaian kebijakan publik, tetapi jarang dilihat dalam bentuk gerakan para akademisi, guru besar yang menyuarakan terkait dengan protesnya terhadap isu demokrasi diartikan sebagai komunikasi politik.
0 comments:
Post a Comment