'
JAKARTA ( KONTAK BANTEN) Bawaslu RI merasa was-was, para ASN
mengulang pelanggaran netralitas Pilkada 2020 pada Pilkada Serentak
2024. Pada Pilkada 2020 lalu, terdapat 65 putusan ASN melanggar
netralitasnya terkait politik uang hingga memberikan suara lebih.
Oleh
sebab itu, Bawaslu mewanti-wanti, laporan dan putusan soal netralitas
ASN bisa lebih tinggi lagi pada Pilkada 2024. Bawaslu menekankan,
pentingnya konsisten dalan menjaga netralitas selama proses Pilkada
berlangsung.
"Penting dijaga
netralitas ini, karena KASN juga telah mewanti-wanti kalau tidak ada
kesadaran. Maka jumlah pelanggaran bisa saja bertambah dan ini akan
mencederai demokrasi," kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja dalam
keterangan persnya seperti dilansir Antara, dikutip Minggu (30/6/2024).
Dari
65 putusan tersebut, Bagja menjelaskan, 22 putusan soal
ketidaknetralian ASN itu terkait politik uang. Kemudian, 12 putusan
memberikan suara lebih dari satu kali.
"65 putusan loh. Ini paling banyak tentang kepala desa menguntungkan/merugikan Paslon (Pilkada)," ucap Bagja.
Tidak
hanya itu, Bagja mengimbau, ASN harus hati-hati dalam menjaga 'jempol'
saat menggunakan Medsos. Terutama, ketika ingin mengomentari postingan
terkait Paslon.
"ASN perlu ada
kehati-hatian untuk menyukai, mengomentari dan membagikan postingan
yang berkaitan dengan Paslon. ASN, TNI dan Polri telah terikat oleh
hukum atas larangan tersebut," ujar Bagja.
Sebagai
informasi, larangan itu jelas diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Juga, UU Nomor 34 Tahun 2004
tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), dan TAP MPR RI Nomor
VII/MPR/2000 tentang peran TNI Polri.
0 comments:
Post a Comment