Biaya HUT RI di IKN Bengkak, DPR: Prioritaskan Anggaran Atasi Badai PHK dan Subsidi BPJS

 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Netty Prasetiyani Aher Foto: dokumen DPR

 JAKARTA ( KONTAK BANTEN   Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengkritik tanggapan pemerintah yang menyatakan membengkaknya anggaran peringatan HUT RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kewajaran.

“Di mana kewajarannya? Saat ini kondisi rakyat sedang mengalami kesulitan akibat badai PHK, mengapa negara justru menghamburkan uang untuk seremoni?” ujar Netty Prasetiyani Aher dalam keterangan, Selasa (13/8/2024).

Sebelumnya, pemerintah mengakui membengkaknya biaya peringatan HUT RI ke-79 lantaran kegiatan digelar di 2 tempat, yakni di Jakarta dan IKN. Dikatakan juga, masih terbatasnya infrastruktur di IKN membuat pemerintah harus mengalokasikan biaya transportasi dan akomodasi yang besar bagi para tamu.Tentu saja biayanya bengkak karena infrastruktur belum siap tapi sudah dipaksakan untuk membuat acara di IKN. Apakah demi gengsi semata maka uang negara dikeluarkan jor-joran,” tegasnya.

Jika pemerintah peka, lanjut Netty, seharusnya fokus pada penyelesaian berbagai persoalan dan pekerjaan rumah (PR) di masyarakat akibat lesunya pertumbuhan ekonomi.

“Saat ini kita tengah menghadapi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang pasti berdampak pada perekonomian masyarakat. Bukankah ini lebih prioritas untuk ditanggulangi?” katanya.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, telah terjadi PHK bagi 101.536 karyawan pada Januari hingga Juni. Jumlah pekerja yang terdampak PHK diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir 2024.

“Contohnya, sektor tekstil dan pakaian jadi yang mengalami pelambatan pertumbuhan, sehingga harus melakukan PHK pekerja, bahkan penutupan pabrik,” katanya.

“Ironinya, belum ada intervensi dari pemerintah untuk mengatasinya, malah sibuk buat acara megah di IKN. Pemerintah harusnya prioritaskan ini,” imbuh Netty.

Ia juga menyoroti adanya puluhan juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) non-aktif saat ini. Berdasarkan data per 1 Juni 2024, dari total 273 juta peserta BPJS, terdapat 58,3 juta peserta yang berstatus non-aktif.

“Artinya peserta non-aktif JKN ini sebagian besarnya menunggak iuran. Penyebabnya antara lain karena miskin, karena di-PHK, karena kesulitan ekonomi,” ungkapnya.

Menurut Netty, alasan miskin dan kesulitan ekonomi juga membuat masyarakat banyak yang terjerumus pinjaman on line (pinjol). “Bukankah lebih prioritas jika anggaran negara digunakan untuk subsidi keluarga korban PHK dan pelunasan tunggakan BPJS sehingga masyarakat tidak berutang di pinjol,” ucapnya.

Selain itu, saat ini banyak petani yang juga sedang mengalami kesulitan. Misalnya, petani tomat yang menjerit karena harganya anjlok. Belum lagi industri UMKM yang susah modal dan sering merugi. “Di mana hadirnya pemerintah?” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Netty meminta pemerintah agar total anggaran pelaksanaan HUT ke-79 RI, termasuk biaya acara di IKN, dibuka ke publik. “Masyarakat harus tahu berapa jumlah biayanya. Sampaikan pada publik secara transparan,” ujarnya.