Realisasi Investasi Triwulan II Capai Rp32,96 Triliun Banten Juara Empat Nasional

 

 BANTEN ( KONTAK BANTEN ) Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banten mencatatkan realisasi investasi pada triwulan II periode bulan April -Juni 2024 senilai Rp32,96 Triliun.

Realisasi itu membuat Banten berada di peringkat empat dengan realisasi nasional tertinggi setelah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Adapun realisasi investasi keempat daerah itu yakni Jawa Barat sebanyak Rp63,7 triliun, DKI Jakarta Rp62,0 triliun, dan Jawa Timur sebanyak Rp35,6 triliun.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi rilis investasi Provinsi Banten triwulan II dan semester I tahun 2024 di Kantor DPMPTSP Banten, Kota Serang, Jumat 9 Agustus 2024.

Kepala DPMPTSP Banten, Virgojanti menuturkan, capaian investasi saat ini naik dibandingkan dengan triwulan II tahun sebelumnya sebanyak 32,37 persen. “Alhamdulillah kita masuk dalam delapan besar kinerja DPMPTSP terbaik se-nasional dengan capaian realisasinya masuk lima besar tertinggi se-nasional,” ujar Virgojanti.

Berdasarkan data yang diperoleh, capaian realisasi investasi itu terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), yang mana PMDN menyumbang investasi sebesar Rp12,75 triliun, dan PMA sebesar Rp20,21 triliun.

Adapun negara yang menyumbang realisasi investasi terbesar berasal dari Korea Selatan dengan nilai investasi pada triwulan II ini mencapai Rp8,54 triliun, disusul oleh Singapura Rp2,84 triliun, Malaysia Rp2,70 triliun, Hongkong Rp2,26 triliun, Inggris Rp1,02 triliun. “Korea Selatan pada triwulan ke II ini jadi top skor, menyalip Malaysia dan Singapura,” ungkap Virgojanti.

Realisasi paling besar berasal dari Kota Cilegon yang nilai investasi PMDN dan PMA-nya mencapai Rp13,44 Triliun (40,77 persen), Kabupaten Tangerang senilai Rp6,40 triliun (19,42 persen), Kabupaten Serang senilai Rp5,84 triliun (17,72 persen), Kota Tangerang Rp3,97 triliun (12,04 persen).

Lalu, Kota Tangerang Selatan Rp2,54 triliun (7,71 persen), Kabupaten Pandeglang Rp334,7 milliar (1,01 persen), Kabupaten Lebak 279,3 milliar (0,85 persen), dan Kota Serang Rp160,4 milliar (0,48 persen). “Semua daerah sudah mempunyai potensinya masing-masing, tinggal bagaimana kita kembangkan lagi agar realisasinya dapat maksimal,” jelasnya.

Realisasi pada triwulan kedua ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 55.743 orang. Jumlah tenaga kerja ini didominasi oleh tenaga kerja indoensia (TKI) sebanyak 55.498 orang, dan tenaga kerja asing (TKA) sebanyak 245 orang. “Berdasarkan sektor, industri logam dasar menjadi sektor yang paling banyak menyumbang investasi dengan capaian Rp7,69 triliun dengan 414 proyek, lalu sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran dengan realisasi Rp5,60 triliun, lalu sektor industri kimia dan farmasi, transportasi, dan terakhir sektor perdagangan dan reparasi,” tuturnya Virgojanti.

Virgojanti mengaku pihaknya terus mendorong pengembangan investasi di Banten dan berkomitmen untuk menjadikan investasi di Banten menjadi investasi yang berkualitas. Plh Sekda Banten ini menyebut, selain triwulan II pihaknya juga mencatatkan realisasi di semester I ini yang mencapai Rp58,26 triliun atau sekitar 59,57 persen dari target nasional sebesar Rp97,79 triliun.

“Investasi berkualitas artinya investasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, serapan tenaga kerja, sehingga berdampak juga pada penanganan kemiskinan, juga berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita yang akan berakhir pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Banten,” imbuhnya.

Sementara, perwakilan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Banten Aden Lukman Nurhakim mengaku bahwa pihaknya turut dilibatkan dalam penilaian kinerja guna percepatan perizinan perusahaan oleh DPMPTSP Banten.

Lebih jauhnya, HIPMI berharap bahwa akan adanya harmonisasi dari seluruh stakeholder di Banten dalam upaya percepatan investasi di Banten.

“Kita harap ada harmonisasi antara DPMPTSP dengan stakeholder lainnya, karena kan ada beberapa izin yang berada di OPD teknis lain. Nah kira harap ada harmonisasinya, sehingga para pengusaha akan dapat dipermudah jika mengurus berbagi perizinan,” pungkasnya. (adv)