Kemiskinan Ekstrem di Pandeglang Belum Bisa Dituntaskan

 

 PANDEGLANG KONTAK BANTEN  Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang untuk mengentaskan persoalan kemiskinan ekstrem nampaknya jauh panggang dari api. Soalnya di sisa perjalanan tahun 2024, angka kemiskinan ekstrem di Pandeglang tercatat masih diangka 1,34 persen.

Padahal berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem 0 persen di tahun 2024. Adapun secara umum, kemiskinan di Pandeglang berada diangka 9,18 persen.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Pandeglang, Sutoto mengatakan, sulit untuk merealisasikan instruksi itu disisa tahun 2024 yang menyisakan beberapa hari lagi. Usaha paling optimal kemungkinan hanya mampu ditekan serendah mungkin dari angka saat ini.

“Ya kalau mencapai 0 persen saya masih belum meyakinkan, ya. Tapi optimis akan ada penurunan dari 1,34 persen itu akan terkurangi jumlah penduduk miskin ekstrem, yang mudah-mudahan di posisi 1 persen,” kata Sutoto, Minggu (22/12/2204).

Sutoto menjelaskan, salah satu kendala yang dialami dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, karena banyak pendamping program sosial pemerintah, yang tidak berani mengraduasi masyarakat yang sebetulnya tidak lagi dikategorikan miskin ekstrem.

Selain itu, ada pula pendamping yang belum memperbaharui status warga miskin ekstrem dalam Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Padahal yang bersangkutan sudah meninggal dunia atau pindah domisili.

“Kendalanya persoalan para pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) tidak berani mengeksekusi, ketika misalnya sebenarnya sudah tidak miskin lagi, dia enggak berani eksekusi untuk menggraduasi, mengeluarkan, termasuk tadi yang meninggal tidak di-update,” ujarnya.

Namun, Sutoto menegaskan, Pemkab terus melakukan validasi data serta memverifikasi data secara berjenjang di 35 kecamatan. Bappeda sudah menjalin koordinasi dengan camat hingga Kepala Desa serta pendamping PKH, untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Nanti hasilnya kami akan minta dari kecamatan, karena dari verifikasi itu akan ketahuan bahwa nama-nama tersebut. Apakah sudah meninggal, apa sudah pindah alamat, atau tidak ditemukan alamatnya atau juga ekonominya sudah kategori sudah tidak miskin,” ucap Sutoto.