Gubernur Banten Andra Soni :Auditor Inspektorat Banten Harus Berintegritas

 

SERANG KONTAK BANTEN  – Gubernur Banten Andra Soni, memberikan penekanan yang tegas kepada seluruh auditor di lingkungan Inspektorat Provinsi Banten, untuk memperkuat integritas diri baik sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai pengawas, maupun sebagai pemeriksa.

Hal itu penting tertanam pada diri setiap auditor, agar dalam setiap kegiatannya selalu ‘tegak lurus’ dan menghindari dari praktek-praktek suap yang mengarah pada gratifikasi.

“Auditor itu tugasnya memeriksa, mengaudit. Agar semuanya menjadi terbuka, maka harus mempunyai integritas yang kuat,” kata Andra, seusai membuka pelatihan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), di Aula Inspektorat Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (10/3/2025).

Selain kepada auditor, lanjut Andra, integritas juga harus dimiliki oleh seluruh ASN dan pegawai Pemprov Banten. Apalagi, tugas pokok seorang ASN itu adalah melayani masyarakat, sehingga pemahaman itu harus benar-benar diterapkan, dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

Ditambah lagi, pelatihan ini sudah mengacu pada International Organization for Standardization (ISO).

“Kalau ISO itu sudah standar internasional ya artinya kalau standarnya dijalankan berarti kita sudah menerapkan,” pungkasnya.

Diakui Andra, upaya untuk meminimalisir terjadinya gratifikasi itu sejatinya sudah berulang dilakukan sebelumnya, tinggal sekarang bagaimana komitmen itu kita perkuat dan ada aksinya.

“Salah satunya adalah pelatihan sistem manajemen anti penyuapan nya,” imbuhnya.

Plt Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Banten, Siti Ma’ani Nina menambahkan, kegiatan ini merupakan penguatan terhadap program-program strategis Pemprov Banten yang memerlukan penguatan di dalam pengawasan.

“Tahun kemarin cuma satu orang yang mengikuti pelatihan ini, dan untuk tahun ini kita tingkatkan sebanyak 34 orang,” katanya.

Dikatakan Nina, pengawasan itu harus dilaksanakan secara masif dan tidak bisa berdiri sendiri. Maka dari itu, selain pemerintah stakeholder lainnya juga harus terlibat aktif seperti dunia usaha dan masyarakat.

“Semua ini harus bergerak karena kalau sendiri ya inspektorat melaksanakan itu tidak akan bisa,” tuturnya.