Mahasiswa Ampera Sororti Korupsi dan Revisi UU TNI dalam Aksi di Serang

 

 SERANG KONTAK BANTEN  – Aksi demo yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (Ampera) di Serang menyoroti kasus korupsi yang terus terjadi serta revisi Undang-Undang (UU) TNI yang dianggap sebagai ancaman bagi demokrasi dan hak rakyat.

Koordinator aksi, Abroh Nurul Fikri, menegaskan bahwa korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia.

“Kasus korupsi terus bertambah. Baru-baru ini, ada tiga kasus besar, termasuk skandal Pertamina yang menyebabkan kerugian hampir satu kuadriliun rupiah. Mahasiswa hadir untuk memberikan tekanan agar pemerintah serius dalam memberantas korupsi yang telah menjadi watak buruk pejabat di negeri ini,” ujarnya, Kamis (20/3/2025).

Selain korupsi, kata Fikri, Ampera juga menyoroti keputusan pemerintah yang menggelar rapat revisi undang-undang di hotel mewah secara tertutup, meskipun di tengah kebijakan efisiensi anggaran sesuai Perpres Nomor 1 Tahun 2025.

“Langkah ini menunjukkan adanya indikasi pengkhianatan terhadap rakyat. Proses revisi UU dilakukan diam-diam, jauh dari pengawasan publik, dan berpotensi melahirkan aturan yang tidak berpihak kepada masyarakat,” tambahnya.

Fikri menyoroti revisi UU TNI yang baru disahkan, yang menurutnya dapat membuka kembali trauma lama terkait dwifungsi ABRI.

“Masyarakat masih memiliki luka sejarah akibat dwifungsi ABRI di masa lalu. Kita ingat banyak kasus pembunuhan yang melibatkan aparat tetapi tidak tersentuh hukum karena adanya perlindungan aturan militer,” jelasnya.

Ia juga menyinggung berbagai peristiwa yang melibatkan aparat TNI, seperti kasus pembunuhan di Cinangka dan insiden di Lampung di mana seorang tenaga penjual mobil tewas ditembak.

“Kejadian-kejadian ini semakin memperkuat dugaan bahwa revisi UU TNI bisa memicu tindakan represif militer terhadap rakyat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ampera menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus korupsi serta menolak kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.“Kami akan terus mengawasi dan melawan kebijakan yang berpotensi melanggengkan korupsi dan tindakan fasis oleh militer. Pemerintah seharusnya lebih fokus pada kesejahteraan masyarakat, bukan kebijakan yang justru menekan rakyat,” pungkasnya.