23,85 Juta Penduduk Miskin Bukan Sekadar Angka tapi Manusia!

 

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKB, Maman Imanulhaq/Net

 JAKARTA KONTAK BANTEN  Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia masih ada 23,85 juta jiwa pada Maret 2025 masalah serius.Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKB, Maman Imanulhaq berujar, angka kemiskinan tersebut masih di kisaran hampir 9 persen. Untuk mengatasinya, dibutuhkan kerja keras dan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil.

“Penurunan angka kemiskinan ini patut disyukuri, tapi jangan sampai membuat pemerintah lengah. Masih ada hampir 24 juta saudara-saudara kita hidup dalam kondisi miskin. Ini bukan sekadar angka, tapi manusia yang harus kita perhatikan secara serius,” ujar Maman, Sabtu, 26 Juli 2025. 

Sebagai anggota Komisi VIII yang membidangi urusan sosial dan keagamaan, Maman menekankan pentingnya program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan jaminan sosial untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Ia juga mendorong pemerintah agar lebih transparan dan tepat sasaran dalam menyalurkan bantuan sosial, serta memperkuat sinergi antara pusat dan daerah.

“Pemerintah jangan hanya fokus pada angka statistik, tetapi pastikan kebijakan benar-benar menyentuh dan mengubah kehidupan masyarakat miskin. Penguatan data tunggal sosial nasional dan ekonomi nasional (DTSEN) dan kolaborasi lintas kementerian menjadi kunci penting,” tegasnya.

Maman berharap dengan kerja keras dan keberpihakan yang nyata kepada rakyat kecil, Indonesia bisa mencapai target pengurangan angka kemiskinan yang lebih signifikan dalam waktu dekat.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono sebelumnya mengungkap, jumlah angka kemiskinan itu turun 0,2 juta jika dibanding September 2024.

Dari sisi persentase, jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk pada Maret 2025 mencapai 8,47 persen. Jika dibandingkan dengan September 2024 turun sebesar 0,1 persen Menurut Ateng, profil kemiskinan Maret 2025 dihitung berdasarkan survei sosial ekonomi nasional atau Susenas Maret 2025. Susenas dilakukan setiap tahun dua kali yaitu Susenas Maret dan Susenas September.