Menkop: Presiden ingin koperasi jadi soko guru ekonomi nasional

 

Menteri Koperasi Ferry Juliantono meresmikan Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP ) di Plaza Kabupaten Kabupaten Lebak, Banten, Kamis (12/9/2025).

  LEBAK KONTAK BANTEN  Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan Presiden Prabowo Subianto menginginkan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional, termasuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

"Kita bekerja keras jungkir balik yang biasanya pulang sore, namun kini larut malam untuk mencapai target dan harapan presiden itu," kata Ferry saat meresmikan Operasional KDKMP dan KDMP Kabupaten Kabupaten Lebak di Plaza Lebak, Banten, Kamis.

Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus kepada koperasi, termasuk KDKMP dan KDMP, karena bermanfaat bagi masyarakat.

Lebih lanjut ia menjelaskan koperasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.

Kehadiran koperasi tersebut juga dipastikan dapat menghapus atau mengurangi kemiskinan, juga menghapus praktik rentenir, tengkulak, dan pinjaman daring atau online (pinjol) ilegal.

Kemudian dengan adanya koperasi ini barang-barang menjadi murah dan terjangkau masyarakat.

Di samping itu setiap KDMP diberikan amanat untuk mendirikan apotik dan klinik, sehingga masyarakat desa bisa membeli obat dengan harga murah dan terjangkau juga mendapatkan pelayanan kesehatan dari klinik desa tersebut.

"Kami optimistis koperasi dapat menjadikan soko guru ekonomi nasional setelah Presiden meresmikan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih pada Juli 2025 di Klaten Jawa Tengah dengan sebanyak 80 ribu unit se Indonesia," katanya.

Menurut Menkop, sekarang sudah memasuki fase operasional dan pelaksanaan sosialisasi pencairan pinjaman penyertaan modal untuk KDMP dan KDKMP se Provinsi Banten.

Pinjaman plafon penyertaan modal koperasi itu dalam waktu dekat segera pencairan dari bank Himbara atau dari beberapa bank BUMN.

Kemungkinan pencairan dana tersebut setelah dilakukan sosialisasi tata cara pencairan dana pinjaman tanggal 25 September 2025.

Pemerintah telah menyiapkan dana pinjaman untuk operasional KDMP itu sebesar Rp16 triliun untuk 10 ribu KDMP se-Indonesia.

"Keinginan Presiden Prabowo anggaran dari pemerintah pusat itu segera dikucurkan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat desa se-Indonesia melalui KDMP," katanya.

Bupati Lebak Mochamad Hasbi Asyidiki mengatakan pihaknya optimistis KDMP itu dapat mempercepat penghapusan atau pengurangan kemiskinan di daerah ini yang jumlahnya cukup tinggi di Banten.

Berdasarkan data BPS 2025 jumlah kemiskinan di Lebak tercatat 111.000 jiwa dan di antaranya 17 ribu jiwa lebih menyandang kemiskinan ekstrem dengan pendapatan di bawah satu dolar AS.

Oleh karena itu, jumlah KDMP di Lebak sebanyak 344 unit tersebut dapat membangkitkan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan.

"Kami meyakini jika KDMP itu berjalan dipastikan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, sekaligus bisa menghapus kemiskinan," kata Bupati Hasbi