Akses Keuangan Adil Jadi Kunci : Banten Siap Perangi Pinjol Ilegal, Rentenir & Bank Emok

 

Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di Jakarta Jumat (10/10).

 

JAKARTA KONTAK BANTEN - Pernah gak sih ngerasa kepepet butuh uang cepat, tapi malah terjebak sama pinjol ilegal yang bunganya bikin kepala pusing? Nah, kabar baiknya, Banten lagi gencar-gencarnya berantas praktik pinjaman online (pinjol) ilegal, rentenir, dan bank emok. Caranya? Dengan memastikan semua masyarakat punya akses ke layanan keuangan yang adil.

Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan bahwa pemerataan akses keuangan yang berkeadilan itu penting banget buat mencegah masyarakat terjerat masalah keuangan. Beliau menyampaikan hal ini setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di Jakarta.

“Kita berharap, mudah-mudahan akses keuangan daerah di Provinsi Banten bisa merata dalam rangka menumbuhkan ekonomi. Memberikan layanan keuangan yang adil bagi seluruh masyarakat,” kata Andra Soni, Jumat (10/10/2025).

Menurutnya, akses keuangan daerah ini adalah salah satu cara pemerintah untuk menekan peredaran pinjol ilegal, rentenir, dan bank emok di Banten. Jadi, masyarakat bisa tumbuh ekonominya tanpa harus berurusan sama pihak-pihak yang merugikan.

“Alhamdulillah, salah satu wilayah kita, Kota Tangerang Selatan, mendapatkan nominasi sebagai kabupaten kota percepatan akses keuangan daerah,” pungkasnya.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, menambahkan bahwa Rakornas TPAKD ini adalah forum konsolidasi nasional untuk mempercepat akses keuangan daerah.

Menurut Airlangga, inklusi keuangan itu penting banget buat stabilitas ekonomi makro. Program-program TPAKD juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Melalui peran TPAKD, UMKM di daerah dapat lebih mudah mengakses pembiayaan, terhindar dari praktik rentenir, serta mendukung program satu keluarga satu rekening dan satu pelajar satu rekening," kata Airlangga.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ahmad Wiyagus, juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi TPAKD untuk membangun Indonesia.

TPAKD juga punya peran penting dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

“Kolaborasi dan sinergitas menjadi kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kepala daerah agar memanfaatkan TPKAD dalam mendorong perekonomian daerah,” ujarnya.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, mengungkapkan bahwa kredit UMKM di tahun 2024 tumbuh sebesar 1,3 persen.

“Perluasan akses keuangan penting agar inklusi keuangan masyarakat dapat terus ditingkatkan. Pembiayaan di bank-bank Himbara juga harus diperluas dan diperpanjang manfaatnya,” ujarnya.

Ketua Pelaksana Rakornas TPAKD yang juga Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa TPAKD sudah terbentuk di 552 kabupaten kota dan provinsi di seluruh Indonesia.

“TPAKD dibentuk untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Saat ini, indeks literasi mencapai 66,4 persen dan indeks inklusi 80,51 persen,” ungkapnya.

Ia menambahkan, TPAKD diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian daerah serta menjauhkan masyarakat dari praktik rentenir.

Semoga dengan upaya ini, masyarakat Banten semakin sejahtera dan terhindar dari jeratan pinjol ilegal dan rentenir, ya!