Dari Target 10.700 SPPG, Baru 326 Kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

  

JAKARTA KONTAK BANTEN  Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut hingga saat ini sudah ada 326 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus dalam temu media di Jakarta, Jumat (17/10/2025), mengatakan jumlah tersebut berasal dari target sekitar 10.700 SPPG di seluruh Indonesia. Dari total itu, sekitar 2.500 SPPG telah diperiksa, dan 2.000 lainnya masih menunggu hasil uji laboratorium sebelum diberikan sertifikat. 

“Per hari ini, 326 dari 10.000 sudah mendapatkan sertifikat. Sisanya masih dalam proses pengecekan laboratorium. Secara kasatmata sebenarnya sudah lulus, tetapi kami tetap memerlukan hasil lab, dan prosesnya bisa memakan waktu lima hingga tujuh hari,” ujar Benjamin, dilansir Antara.

Ia mengingatkan seluruh pengelola SPPG untuk segera mendaftar agar proses pemeriksaan dapat dilakukan lebih cepat. Menurut peraturan terbaru, jika Dinas Kesehatan menyatakan SPPG belum layak, maka SPPG tersebut tidak boleh beroperasi.

Benjamin menjelaskan sejumlah faktor penting dalam pengoperasian SPPG, antara lain kebersihan lingkungan, sanitasi, dan kualitas air. Upaya ini dilakukan untuk mencegah kasus keracunan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memastikan keamanan makanan yang disajikan

“Jadi, jangan khawatir. Kami terus mendorong percepatan ini karena saya ditugaskan oleh Pak Menteri dan Pak Presiden untuk memantau langsung,” katanya.

Terkait penghentian sementara sebagian program MBG akibat kasus keracunan di beberapa daerah, Benjamin menegaskan bahwa program tetap berjalan sambil diawasi dan diperbaiki.

“Kasihan juga kalau program dihentikan, sementara banyak daerah tidak memiliki masalah. Satu provinsi kadang-kadang nihil kasus. Jadi, kalau ada satu titik bermasalah, lalu 10.000 tempat lainnya distop, itu kan tidak adil,” ujarnya. Ia menambahkan, Kemenkes meminta agar satu ahli kesehatan lingkungan ditempatkan di Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperkuat pengawasan di lapangan.

Benjamin menegaskan, program MBG merupakan bentuk intervensi langsung negara untuk menanggulangi masalah stunting dan meningkatkan status gizi masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya dukungan terhadap program MBG. Menurutnya, asupan gizi yang baik dapat menyelesaikan 40–50 persen persoalan kesehatan nasional. “Gizi itu berkaitan dengan TBC, stunting, infeksi, bahkan kematian ibu dan anak. Jadi, semua harus mendukung,” kata Budi.