Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
JAKARTA KONTAK BANTEN Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menanggapi bantahan dua
kepala daerah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) dan Gubernur
Sumatera Utara Bobby Nasution, terkait data dana pemerintah daerah yang
disebut mengendap di perbankan. Purbaya menegaskan, data yang digunakan pemerintah pusat bersumber
langsung dari pantauan Bank Indonesia (BI) yang dihimpun dari seluruh
perbankan di Tanah Air. Karena itu, menurutnya, data tersebut sudah
seharusnya akurat.
Ia menambahkan, BI selaku bank sentral memiliki kewenangan dan kemampuan untuk memantau seluruh transaksi perbankan, sehingga data yang dilaporkan seharusnya tidak lagi diragukan.
“Itu kan data dari bank sentral. Itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke bank sentral, harusnya itu yang betul,” tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah pernyataan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri yang menyebut ada dana Pemda Jabar sebesar Rp4,1 triliun mengendap di bank.
“Kalau ada yang menyatakan ada uang Rp4,1 triliun tersimpan dalam bentuk deposito, serahin datanya ke saya. Soalnya saya bolak-balik ke BJB nanyain, kumpulin staf, marahin staf, ternyata tidak ada dibuka di dokumen, kasda juga tidak ada,” kata Dedi lewat unggahan video di akun Instagram pribadinya.
Dedi bahkan menyatakan siap diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bila memang ada dana mengendap sebesar itu. Meski demikian, Dedi mengakui Pemprov Jabar memang memiliki kas sebesar Rp2,3 triliun di perbankan.
Dana itu, katanya, bukan diendapkan, melainkan disiapkan untuk pembayaran proyek dan kontrak kepada pihak ketiga menjelang akhir tahun.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga membantah angka Rp3,1 triliun mengendap seperti yang disampaikan pemerintah pusat. Ia menegaskan, saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Sumut saat ini hanya sekitar Rp990 miliar.
“RKUD kita cuma satu, ya itu ada di Bank Sumut, hari ini saldonya sebesar Rp990 miliar,” kata Bobby
0 comments:
Post a Comment