JAKARTA KONTAK BANTEN Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, PKS, Mulyanto menilai sudah saatnya
pemerintah menata ulang kelembagaan Proyek Strategis Nasional (PSN) agar
lebih terarah dan terukur. Selama ini, PSN berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, namun
model tersebut dinilai terlalu administratif dan kurang terintegrasi
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai arah
pembangunan nasional.
"PSN bukan sekedar daftar proyek yang
terpisah dengan perencanaan pembangunan nasional, tetapi harus menjadi
alat bagi pembangunan nasional. Karena itu, pengelolaannya lebih tepat
berada di bawah Bappenas yang memegang fungsi perencanaan dan evaluasi,”
tegas Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis
malam, 23 Oktober 2025.
"Kita juga tidak ingin daftar PSN kerap berubah secara politis, tidak sepenuhnya sinkron dengan RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)," tambahnya.
"Kita juga tidak ingin daftar PSN kerap berubah secara politis, tidak sepenuhnya sinkron dengan RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)," tambahnya.
Mulyanto memperkirakan bila model pembangunan seperti ini terus berlanjut maka akan sulit terwujud sistem satu data dan satu siklus perencanaan, penganggaran antara PSN dan proyek prioritas lainnya.
"Tentu ini tidak kita inginkan bersama," tegasnya lagi.
Ia menambahkan, Bappenas memiliki dasar hukum kuat melalui UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang memungkinkan integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan proyek strategis.
“Saya rasa mandat PSN yang tepat adalah di Bappenas. PSN harus kembali ke rumah perencana negara. Kita butuh pembangunan yang terencana, bukan tergesa,” pungkas Mulyanto.
Untuk diketahui Pemerintah resmi memperbarui daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan dilaksanakan pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Penetapan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021. Regulasi tersebut diteken oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 24 September 2025.
0 comments:
Post a Comment