KSPSI Tegaskan Alarm Nasional, Jaga Stabilitas Ekonomi dan Lindungi Pekerja

 

 JAKARTA KONTAK BANTEN - Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai bukan sekadar konflik kawasan, melainkan ancaman nyata terhadap stabilitas ekonomi global yang berdampak langsung pada Indonesia.

Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Arnod Sihite, mengingatkan seluruh elemen bangsa agar bersatu menjaga stabilitas nasional, khususnya di sektor ekonomi, sosial, dan politik.

Menurut Arnod, pengalaman konflik sebelumnya seperti perang Rusia dan Ukraina telah membuktikan bahwa gejolak global memicu kenaikan harga energi, terganggunya rantai pasok, hingga lonjakan inflasi pangan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Ia menilai, konflik di Timur Tengah berpotensi memperburuk kondisi tersebut, terutama jika berdampak pada distribusi minyak dunia dan jalur perdagangan internasional.

Arnod Sihite selaku anggota LKS Tripartit Nasional  menegaskan pemerintah wajib memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali dan pasokan bahan pangan tersedia di seluruh wilayah.

Stabilitas harga beras, gula, minyak goreng, hingga BBM harus menjadi prioritas agar daya beli masyarakat tidak semakin tertekan.

“Pemerintah harus mengantisipasi potensi inflasi akibat gejolak global. Jangan sampai harga bahan pokok melonjak dan memberatkan rakyat kecil,” ujarnya.

Ia juga meminta koordinasi antarkementerian dan lembaga diperkuat agar kebijakan yang diambil tidak parsial dan saling bertentangan.

Menurutnya, keputusan ekonomi dan politik yang tidak terkoordinasi berisiko menimbulkan kegaduhan dan blunder kebijakan yang merugikan masyarakat luas.

Dari sisi ketenagakerjaan, Arnod Sihite yang juga Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Percetakan dan Penerbitan Media Informasi (FSP PPMI KSPSI), mengingatkan para pengusaha agar tidak menjadikan situasi global sebagai alasan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Ia menilai gelombang PHK hanya akan memperluas angka pengangguran dan memperparah kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia masih berada pada kisaran jutaan orang, dengan tantangan tambahan dari angkatan kerja baru setiap tahunnya.

Arnod memperkirakan pada pertengahan 2026 akan ada jutaan tenaga kerja baru yang masuk pasar kerja, sehingga pemerintah dihadapkan pada tekanan besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

“Kalau PHK terus terjadi, pengangguran meningkat, daya beli turun, dan pertumbuhan ekonomi akan semakin berat,” tegasnya.

Ia mendorong pemerintah mempercepat realisasi investasi, membuka akses pasar ekspor ke negara-negara yang tidak terdampak konflik, serta meningkatkan daya saing dan produktivitas industri nasional agar tetap adaptif di tengah ketidakpastian global.

Selain isu global, Arnod juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta evaluasi menyeluruh dan pengawasan ketat agar program tersebut benar-benar tepat sasaran serta bebas dari praktik korupsi.

Menurutnya, program yang menyasar anak sekolah dan ibu hamil itu harus menjamin kualitas gizi, kebersihan, ketepatan waktu distribusi, serta standar higienitas yang tinggi.

“Namanya makanan bergizi, harus sehat, berkualitas, dan tidak boleh justru membawa risiko penyakit. Ini menyangkut masa depan anak-anak dan generasi bangsa,” katanya.

Arnod menekankan bahwa pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat untuk mencegah penyimpangan anggaran maupun distribusi yang tidak merata.
Di tengah dinamika global yang kompleks, Arnod mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga persatuan nasional. Ia menegaskan setiap kebijakan sosial, ekonomi, dan politik pemerintah harus berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya pekerja dan masyarakat rentan.

“Kita sedang menghadapi tantangan berat. Stabilitas nasional harus dijaga bersama. Pemerintah, pengusaha, dan masyarakat harus satu visi agar Indonesia mampu keluar dari tekanan global dengan kuat,” pungkasnya.