CELIOS Soroti Ketimpangan Ekonomi Indonesia, Kekayaan 50 Orang Terkaya Setara 55 Juta Penduduk

 

 

 

JAKARTA KONTAK BANTEN  — Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama beberapa tahun terakhir stabil di kisaran lima persen dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat secara merata. Di balik pertumbuhan tersebut, ketimpangan ekonomi disebut semakin tajam karena kekayaan terkonsentrasi pada kelompok elite tertentu.

Data terbaru Center for Economic and Law Studies menunjukkan bahwa 50 orang terkaya di Indonesia memiliki total kekayaan yang setara dengan sekitar 55 juta penduduk.

Dalam periode yang sama, kekayaan kelompok superkaya terus meningkat signifikan, sementara kenaikan pendapatan pekerja dinilai berjalan sangat terbatas.

Kondisi tersebut disebut bukan sekadar perbedaan tingkat pendapatan biasa, melainkan kesenjangan struktural yang semakin melebar dari waktu ke waktu.

Kekayaan Nasional Dinilai Terkonsentrasi

Berdasarkan laporan CELIOS, kelompok 1 persen teratas masyarakat Indonesia menguasai sekitar seperlima total kekayaan nasional sebelum redistribusi melalui sistem perpajakan.

Hal itu menunjukkan mekanisme distribusi ekonomi belum berjalan efektif sehingga hasil pertumbuhan ekonomi lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok tertentu dibanding dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Ketimpangan tersebut juga dinilai berdampak terhadap mobilitas sosial, terutama bagi generasi muda yang menghadapi keterbatasan lapangan kerja dan tekanan ekonomi yang semakin berat.

Ekonomi Ekstraktif Disebut Jadi Penyebab Ketimpangan

Sementara itu, riset Transisi Bersih menyebut ketimpangan ekonomi di Indonesia berkaitan erat dengan struktur ekonomi yang masih didominasi sektor ekstraktif berbasis sumber daya alam.

Direktur Eksekutif Transisi Bersih Abdurrahman Arum mengatakan lebih dari separuh kekayaan kelompok superkaya berasal dari sektor ekstraktif seperti pertambangan dan eksploitasi sumber daya alam.

“Model ekonomi ini secara inheren menghasilkan konsentrasi keuntungan pada segelintir pelaku, sementara biaya sosial dan lingkungan ditanggungkan kepada masyarakat luas,” ujar Rahman melalui sambungan telepon di Jember, Jawa Timur, Senin (4/5/2026).

Menurutnya, selama bertahun-tahun keuntungan ekonomi dari eksploitasi sumber daya alam lebih banyak dinikmati kelompok terbatas, sementara masyarakat harus menghadapi dampak berupa kerusakan lingkungan, bencana ekologis, dan penurunan kualitas hidup.

Ketimpangan dan Krisis Iklim Dinilai Saling Berkaitan

Rahman menilai ketimpangan ekonomi dan krisis iklim merupakan dua dampak dari model pembangunan yang sama.

Karena itu, upaya mengurangi kesenjangan sosial menurutnya harus dilakukan bersamaan dengan perubahan arah pembangunan menuju sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan adil.

“Jika kita hendak menurunkan tingkat ketimpangan dan bergiat untuk lingkungan yang lebih berkelanjutan, kita harus menghentikan model pembangunan yang tidak adil dan merusak,” tegasnya.

Struktur Politik Dinilai Perkuat Konsentrasi Kekayaan

CELIOS juga menilai konsentrasi kekayaan di Indonesia diperkuat oleh struktur politik yang memungkinkan kekuasaan ekonomi dan politik terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Akumulasi kekayaan disebut tidak hanya terlihat dalam dunia usaha, tetapi juga tercermin dalam struktur pejabat publik dan lembaga legislatif.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi membuat kebijakan publik lebih berpihak pada kepentingan kelompok tertentu dibanding kebutuhan masyarakat luas.

Tanpa perubahan arah kebijakan, ketimpangan diperkirakan akan semakin dalam dan menghambat mobilitas sosial masyarakat.

Transisi Bersih Usulkan Enam Agenda Transformasi Ekonomi

Sebagai solusi, Transisi Bersih mendorong enam agenda transformasi ekonomi yang dinilai lebih adil, produktif, dan berkelanjutan.

1. Pajak Kekayaan untuk Kelompok Superkaya

Rahman menilai pemerintah perlu menerapkan pajak kekayaan secara progresif kepada kelompok superkaya sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan ekstrem.

“Pajak kekayaan perlu diterapkan pada kelompok superkaya sebagai instrumen koreksi ketimpangan ekstrem,” katanya.

Dana dari pajak tersebut diusulkan digunakan untuk pembiayaan layanan publik, perlindungan sosial, dan investasi transisi energi berkeadilan.

2. Perubahan Model Ekonomi

Transisi Bersih juga mendorong perubahan model ekonomi dari sektor ekstraktif menuju sektor produktif berbasis manufaktur bernilai tambah tinggi.

Ketergantungan terhadap eksploitasi sumber daya alam dinilai perlu dikurangi secara bertahap agar ekonomi lebih berkelanjutan.

3. Revitalisasi Industri Manufaktur

Penguatan industri manufaktur disebut penting untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan upah pekerja, serta memperluas kelas menengah.

Kebijakan industri dinilai harus diarahkan pada penguatan produksi domestik dan integrasi usaha kecil menengah ke dalam rantai pasok nasional.

4. Peningkatan Produktivitas Nasional

Transformasi ekonomi juga perlu ditopang investasi pada pendidikan, keterampilan tenaga kerja, riset, inovasi, serta pembangunan infrastruktur ekonomi yang merata.

Menurut Transisi Bersih, tanpa peningkatan produktivitas, pertumbuhan ekonomi akan terus bergantung pada eksploitasi sumber daya alam.

5. Transisi Energi Berkelanjutan

Pengembangan energi terbarukan dinilai harus terintegrasi dengan strategi industrialisasi nasional agar mampu menciptakan lapangan kerja baru sekaligus mengurangi emisi.

6. Reformasi Tata Kelola Politik dan Ekonomi

Agenda terakhir adalah reformasi tata kelola ekonomi dan politik melalui transparansi kekayaan, pencegahan konflik kepentingan, serta pembenahan sistem pembiayaan politik.

Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan ekonomi benar-benar berpihak pada pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Pertumbuhan Ekonomi Dinilai Tak Cukup Jadi Tolok Ukur

Peneliti senior Transisi Bersih Sisdjiatmo K. Widhaningrat menegaskan ketimpangan ekstrem yang terjadi saat ini bukan karena ekonomi gagal tumbuh, tetapi karena hasil pertumbuhan lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

“Ketimpangan ekstrem yang kita lihat hari ini bukan terjadi karena ekonomi gagal tumbuh, tetapi karena hasil pertumbuhan dibiarkan terkonsentrasi pada segelintir kelompok,” ujarnya.

Transisi Bersih menilai keberhasilan pembangunan ke depan tidak cukup diukur hanya dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana kesejahteraan masyarakat dapat didistribusikan secara adil dan berkelanjutan.

Rahman menegaskan Indonesia masih memiliki peluang keluar dari jebakan ketimpangan dan ketergantungan pada ekonomi ekstraktif apabila pemerintah berani melakukan perubahan mendasar dalam struktur ekonomi dan politik nasional.