DPRD Soroti Efisiensi APBD Banten, Ekonomi Global dan Kendaraan Listrik Dinilai Pengaruhi Pendapatan Daerah

 

 SERANG  KONTAK BANTEN — Kebijakan penghematan anggaran atau efisiensi APBD Banten yang diterapkan sejumlah pemerintah daerah di Provinsi Banten menjadi sorotan kalangan legislatif.

Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Gembong R Sumedi menilai langkah efisiensi anggaran tersebut tidak terlepas dari tekanan ekonomi yang tengah dihadapi pemerintah daerah.

Menurutnya, kondisi ekonomi global, termasuk konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, ikut berdampak terhadap perekonomian nasional maupun daerah yang kemudian memengaruhi kemampuan keuangan pemerintah.

“Karena kondisi tersebut, pemerintah daerah harus melakukan efisiensi APBD Banten supaya program prioritas gubernur dan wakil gubernur tetap berjalan,” ujar Gembong, Jumat (22/5/2026).

Pendapatan Daerah Menurun

Gembong menjelaskan, salah satu penyebab pemerintah melakukan efisiensi anggaran adalah menurunnya pendapatan daerah dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut dia, kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya stabil membuat sebagian warga lebih memprioritaskan kebutuhan pokok dibanding memenuhi kewajiban membayar pajak daerah.

Hal tersebut dinilai berdampak langsung terhadap penerimaan daerah yang selama ini menjadi sumber pembiayaan berbagai program pembangunan.

“Sekarang masyarakat lebih fokus memenuhi kebutuhan utama terlebih dahulu dibanding membayar kewajiban lainnya,” katanya.

Kendaraan Listrik Dinilai Pengaruhi Pajak Daerah

Selain faktor ekonomi, Gembong juga menyoroti meningkatnya penggunaan kendaraan listrik yang dinilai ikut memengaruhi penerimaan daerah, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Menurutnya, pertumbuhan kendaraan listrik menjadi tantangan baru bagi pemerintah daerah karena sebagian kendaraan listrik memperoleh insentif tertentu yang berdampak pada penurunan pemasukan pajak.

“Penggunaan mobil listrik juga turut mengurangi pemasukan daerah dari pajak kendaraan,” ujarnya.

DPRD Minta Pemerintah Perkuat Ekonomi Masyarakat

Meski mendukung langkah efisiensi anggaran, Gembong menegaskan pemerintah daerah tidak boleh hanya berfokus pada penghematan APBD semata.

Ia meminta pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Banten tetap mendorong program-program yang mampu memperkuat kondisi ekonomi masyarakat.

Menurutnya, jika ekonomi masyarakat membaik dan stabil, maka penerimaan pajak daerah juga berpotensi meningkat kembali.

“Kalau kondisi ekonomi masyarakat membaik dan stabil, tentu penerimaan pajak daerah juga akan ikut meningkat,” tegasnya.

DPRD Banten berharap kebijakan efisiensi APBD tetap dilakukan secara selektif agar tidak mengganggu pelayanan publik maupun program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.