Isu Pemotongan Tukin ASN Pemprov Banten 30 Persen, Sekda: Opsi Terakhir

 

 

BANTEN KONTAK BANTEN – Puluhan ribu pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dibuat resah setelah beredar kabar rencana pemotongan tunjangan kinerja (tukin) sebesar 30 persen.

Wacana tersebut disebut-sebut berkaitan dengan kebutuhan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), baik penuh waktu maupun paruh waktu, sekaligus untuk menjaga beban belanja pegawai agar tidak melampaui batas 30 persen.

Rincian Besaran Tukin ASN

Berdasarkan informasi yang beredar, besaran tukin ASN Pemprov Banten bervariasi sesuai golongan dan jabatan, di antaranya:

• Eselon I (Sekda): sekitar Rp76,5 juta
• Eselon IIa (Asda/kepala dinas): sekitar Rp55 juta
• Kepala BPBD/Satpol PP: Rp45–47 juta
• Eselon IIb (staf ahli/kepala biro/Dirut RSUD): Rp35–40 juta
• Eselon IIIa: Rp28–30 juta
• Eselon IIIb: Rp26–26,5 juta
• Eselon IVa: Rp19–20 juta
• Eselon IVb: Rp10–14 juta
• Jabatan fungsional: Rp7–29,5 juta
• Jabatan pelaksana: Rp5–9,5 juta

Pegawai Resah, Masih Tahap Wacana

Seorang pegawai Pemprov Banten yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa pembahasan terkait pemotongan tukin memang sudah mulai dilakukan, meski belum ada keputusan final.

“Iya ada pembahasan itu, tapi masih wacana. Walaupun baru rencana, tetap saja membuat kami khawatir,” ujarnya.

Ia menyebut, kondisi keuangan daerah yang sedang tidak stabil menjadi pemicu munculnya wacana tersebut. Faktor lain yang turut memengaruhi di antaranya tekanan ekonomi global, pemangkasan dana transfer pusat, serta pengangkatan P3K dalam jumlah besar.

Sekda: Pemotongan Tukin Opsi Terakhir

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Deden Apriandhi, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait pemotongan tukin.

“Semua alternatif pembiayaan sedang kami bahas. Pemotongan tukin itu pilihan paling akhir,” katanya.

Menurut Deden, pemerintah daerah memahami bahwa ASN dan P3K juga memiliki tanggung jawab ekonomi, sehingga kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan pegawai akan dipertimbangkan secara matang.

Ia menambahkan, keputusan pemotongan hanya akan diambil jika seluruh sumber pendapatan tidak mampu menutup kekurangan anggaran.

“Ada lebih dari 25 ribu ASN. Kalau sampai tukin dipotong, tentu dampaknya akan luas,” ujarnya.

Beban Keuangan Daerah Meningkat

Deden juga mengakui bahwa beban keuangan Pemprov Banten cukup berat dan sudah dirasakan sejak tahun 2025. Kondisi ekonomi global, termasuk pengaruh harga bahan bakar, turut memperbesar tekanan terhadap anggaran daerah.

Meski demikian, Pemprov Banten masih berupaya mencari berbagai formula untuk menyeimbangkan keuangan tanpa harus mengorbankan kesejahteraan aparatur.

“Intinya, kami akan berusaha agar kebijakan ini tidak perlu diambil,” pungkasnya.