Menkeu Purbaya Dorong Debottlenecking Investasi demi Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen pada 2029

 

 

JAKARTA KONTAK BANTEN – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun 2029.

Komitmen tersebut disampaikan dalam seminar internasional bertajuk “Debottlenecking Channel” yang digelar di Aula Dhanapala, Jakarta, Selasa (12/05/2026).

Pemerintah Fokus Selesaikan Hambatan Investasi di Lapangan

Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah kini mengubah pendekatan dalam mendorong investasi. Jika sebelumnya fokus pada pembenahan regulasi di atas kertas, kini pemerintah lebih menitikberatkan pada penyelesaian langsung berbagai hambatan nyata yang dihadapi investor.

Strategi tersebut dilakukan melalui Kanal Debottlenecking untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta yang saat ini mendominasi sekitar 90 persen aktivitas ekonomi nasional.

“Kami melakukan sidang mingguan berdasarkan laporan dari pelaku usaha yang menghadapi hambatan. Pendekatan ini lebih cepat dan memberikan hasil yang lebih baik karena kami menangani masalah nyata,” ujar Menkeu Purbaya.

Satgas P3-MPPE Dibentuk Percepat Investasi dan Perizinan

Pemerintah memperkuat langkah tersebut melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 dengan membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE).

Satgas tersebut memiliki fokus pada:

• percepatan paket ekonomi,
• penguraian hambatan investasi (debottlenecking),
• serta percepatan perizinan usaha.

Satgas dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sementara Menteri Keuangan menjabat sebagai salah satu Wakil Ketua.

Puluhan Hambatan Investasi Berhasil Diselesaikan

Hingga saat ini, Satgas P3-MPPE telah menerima 142 keluhan dari pelaku usaha melalui saluran resmi pemerintah.

Dari jumlah tersebut:

• 83 kasus telah dibahas melalui sidang terbuka,
• 45 kasus berhasil diselesaikan sepenuhnya,
• dan dalam enam bulan terakhir pemerintah berhasil mengamankan investasi senilai USD 25 hingga 30 miliar.

Sidang-sidang tersebut juga dibuka untuk publik dan media guna menjaga transparansi proses penyelesaian masalah investasi.

Kemenkeu Siapkan Insentif Industri dan Hilirisasi

Menkeu Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan akan mengoptimalkan berbagai instrumen fiskal guna mendukung reformasi struktural di sektor industri nasional.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah revitalisasi industri tekstil melalui dukungan pembiayaan murah dari Eximbank untuk pembaruan mesin produksi agar mampu bersaing di pasar global.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan industri yang lebih komprehensif, termasuk:

• insentif khusus untuk industri kendaraan listrik berbasis baterai nikel,
• kebijakan hilirisasi industri,
• pajak ekspor bahan mentah,
• serta insentif bagi produk turunan CPO bernilai tambah tinggi.

Pemerintah Buka Kanal Pengaduan Khusus Investor

Untuk mempermudah investor menyampaikan kendala usaha, pemerintah menyediakan saluran pelaporan melalui situs web khusus.

Menkeu menegaskan Satgas P3-MPPE memiliki kewenangan lintas kementerian sehingga dapat melakukan intervensi apabila ditemukan proses birokrasi yang lambat di instansi tertentu.

“Jika Anda menghadapi masalah dalam menjalankan bisnis, sampaikan kepada kami. Kami akan memastikan hambatan tersebut dihilangkan secepat mungkin,” pungkas Menkeu di hadapan para duta besar dan asosiasi bisnis internasional.

Poin Penting Kebijakan Debottlenecking Investasi

• Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
• Kanal Debottlenecking digunakan untuk menyelesaikan hambatan investasi.
• Satgas P3-MPPE dibentuk melalui Keppres Nomor 4 Tahun 2026.
• Sebanyak 45 kasus investasi berhasil diselesaikan.
• Nilai investasi yang diamankan mencapai USD 25–30 miliar.
• Pemerintah siapkan insentif kendaraan listrik dan hilirisasi industri.
• Investor dapat melapor melalui kanal pengaduan khusus pemerintah.