Pemprov Banten Absen di Diskusi Publik Pajak Door to Door, PMII Soroti Transparansi

 

 

SERANG – KONTAK BANTEN  Pemerintah Provinsi Banten menjadi sorotan setelah tidak menghadiri forum diskusi publik terkait kebijakan pemungutan pajak kendaraan secara door to door. Forum yang digelar oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Banten itu bertujuan mengupas aspek hukum dan tata kelola kebijakan yang tengah menjadi perhatian masyarakat.

Ketidakhadiran pihak pemerintah dalam forum tersebut memicu pertanyaan mengenai komitmen terhadap transparansi dan keterbukaan informasi publik.

Ketua PKC PMII Banten, Winah Setiawati, menilai kehadiran pemerintah dalam forum diskusi publik sangat penting untuk memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat.

“Kami memandang kehadiran pemerintah dalam forum seperti ini penting untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik, terutama terkait kebijakan yang menimbulkan perhatian masyarakat,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Soroti Aspek Hukum Kebijakan

Winah menegaskan bahwa kebijakan pemungutan pajak tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang luas bagi masyarakat.

Menurutnya, setiap kebijakan publik harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diakses secara terbuka agar tidak menimbulkan keraguan.

“Pajak merupakan instrumen negara yang memiliki konsekuensi hukum bagi masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya perlu didukung oleh regulasi yang jelas, agar tidak menimbulkan keraguan di tengah masyarakat,” jelasnya.

Dorong Transparansi dan Akuntabilitas

PMII Banten menilai forum diskusi publik merupakan sarana strategis untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui forum tersebut, diharapkan tercipta ruang dialog yang sehat dan konstruktif.

Selain itu, forum semacam ini juga dinilai mampu mendorong penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

Harapan ke Depan

PMII Banten berharap pemerintah daerah dapat lebih aktif terlibat dalam ruang-ruang diskusi publik, terutama terkait kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Keterlibatan tersebut dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan kebijakan yang diambil benar-benar dipahami dan diterima oleh masyarakat luas.