62 SPPG di Kabupaten Tangerang Berhenti Beroperasi, Diduga Akibat Anggaran MBG Belum Cair

 

 

TANGERANG KONTAK BANTEN  – Sebanyak 62 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Tangerang menghentikan operasionalnya untuk sementara waktu sejak Rabu (10/6/2026). Penghentian layanan tersebut diduga dipicu oleh keterlambatan pencairan anggaran operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga kini belum diterima oleh sejumlah satuan pelayanan.

Akibat kondisi tersebut, puluhan dapur penyedia makanan bergizi yang selama ini melayani ribuan penerima manfaat di Kabupaten Tangerang tidak dapat menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Meski bersifat sementara, penghentian operasional ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kelangsungan distribusi program MBG di sejumlah wilayah.

Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Tangerang, Priyo Basuki, membenarkan bahwa sebanyak 62 SPPG terpaksa menghentikan aktivitas pelayanan pada pekan ini. Menurutnya, kendala utama yang dihadapi adalah belum cairnya anggaran operasional yang menjadi sumber pembiayaan kegiatan dapur-dapur tersebut.

“Betul, distop sementara waktu. Penyetopan sementara operasional 62 SPPG baru pekan ini karena keterlambatan pencairan anggaran,” kata Priyo Basuki kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).

Meski demikian, Priyo memastikan penghentian tersebut hanya bersifat sementara. Pihaknya berharap pencairan anggaran dapat segera dilakukan sehingga seluruh SPPG yang terdampak dapat kembali beroperasi dan menjalankan tugasnya melayani penerima manfaat program MBG.

Saat ditanya mengenai waktu pasti beroperasinya kembali 62 SPPG tersebut, Priyo mengaku belum dapat memberikan kepastian. Namun ia menegaskan bahwa layanan akan kembali berjalan begitu dana operasional tersedia.

“Belum tahu kapan pastinya, tetapi secepatnya akan kembali beroperasi,” ujarnya.

Kabupaten Tangerang Miliki 295 SPPG

Priyo menjelaskan, Kabupaten Tangerang saat ini memiliki sekitar 295 unit SPPG yang tersebar di berbagai wilayah. Seluruh unit tersebut diproyeksikan untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis bagi sekitar 700 ribu penerima manfaat.

Dari total 295 SPPG yang ada, penghentian operasional sementara hanya terjadi pada 62 unit. Sementara ratusan unit lainnya masih tetap menjalankan aktivitas pelayanan seperti biasa.

“Total keseluruhan kurang lebih 295 SPPG dan melayani sekitar 700 ribu penerima manfaat,” jelasnya.

Sertifikasi Higiene Sanitasi Baru Capai 40 Persen

Selain persoalan anggaran, BGN Kabupaten Tangerang juga masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan standar kesehatan dan keamanan pangan. Hingga saat ini, proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi SPPG baru mencapai sekitar 40 persen.

Sertifikat tersebut menjadi salah satu syarat penting untuk memastikan dapur penyedia makanan memenuhi standar kebersihan, keamanan pangan, dan kesehatan lingkungan dalam pelaksanaan program MBG.

“Kalau untuk Sertifikat Laik Higiene Sanitasi masih sekitar 40 persen progresnya,” ungkap Priyo.

Diduga Terkait Transisi Kepemimpinan BGN Pusat

Sementara itu, perwakilan BGN Kabupaten Tangerang, Hijru Falahani, menjelaskan bahwa penghentian operasional tidak terjadi di seluruh SPPG. Menurutnya, sebagian unit masih menerima pencairan anggaran sehingga tetap dapat menjalankan layanan.

Hijru menduga keterlambatan pencairan dana operasional berkaitan dengan proses transisi kepemimpinan yang sedang berlangsung di Badan Gizi Nasional tingkat pusat.

“Sementara waktu dan tidak semua SPPG berhenti. Karena ada yang anggarannya sudah turun dan ada yang belum. Kemungkinan ini juga berkaitan dengan adanya pergantian kepemimpinan di pusat,” kata Hijru.

Menurutnya, pergantian pejabat di tingkat pusat berpotensi memengaruhi proses administrasi dan pengambilan keputusan, termasuk terkait pencairan anggaran bagi satuan pelayanan di daerah.

Muncul Wacana Perampingan Jumlah Dapur MBG

Selain faktor anggaran dan transisi kepemimpinan, Hijru mengungkapkan adanya informasi mengenai rencana evaluasi dan penataan ulang sistem pelayanan SPPG secara nasional. Salah satu wacana yang berkembang adalah pengurangan jumlah dapur produksi makanan di setiap kecamatan.

Dalam skema yang tengah dibahas, setiap kecamatan kemungkinan hanya akan memiliki sekitar enam dapur utama yang bertugas melayani kebutuhan program MBG. Namun demikian, rencana tersebut masih bersifat internal dan belum menjadi keputusan resmi.

“Kemungkinan sistemnya sedang dibenahi. Saya mendapat informasi ada rencana perampingan menjadi enam dapur per kecamatan, tetapi saya belum bisa memastikan apakah informasi itu benar atau tidak,” ujarnya.

Menunggu Kepastian Pencairan Dana

Hingga saat ini, BGN Kabupaten Tangerang masih menunggu kepastian pencairan anggaran dari pemerintah pusat agar 62 SPPG yang terdampak dapat kembali beroperasi normal. Pihak BGN memastikan penghentian layanan hanya bersifat sementara dan tidak akan mengganggu pelaksanaan program MBG dalam jangka panjang.

Sementara itu, masyarakat penerima manfaat di wilayah yang terdampak diharapkan dapat segera kembali mendapatkan layanan setelah persoalan administrasi dan pendanaan terselesaikan. Pemerintah juga diharapkan segera mengambil langkah percepatan agar distribusi makanan bergizi gratis kepada ratusan ribu penerima manfaat di Kabupaten Tangerang dapat berjalan optimal tanpa hambatan.