Cipayung Plus Surabaya Geruduk DPRD, Desak Kawal 9 Tuntutan Rakyat hingga Audit Total Program MBG

 

 

SURABAYA KONTAK BANTEN  – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus Kota Surabaya, terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (15/6/2026).

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyampaikan pernyataan sikap sekaligus mendesak DPRD Kota Surabaya untuk mengawal sembilan tuntutan rakyat kepada pemerintah pusat. Beberapa tuntutan utama yang disuarakan antara lain penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), penolakan revisi Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI, hingga audit total pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur.

Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, didampingi Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, serta anggota Komisi A, Azhar Kahfi.

Mahasiswa Soroti Kebijakan Ekonomi dan Hukum

Ketua HMI Cabang Kota Surabaya, Muhammad Alakil Mullazam, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi bangsa sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.

“Kami rela panas-panasan menemui bapak-bapak dewan karena keresahan bangsa hari ini nyata dirasakan rakyat. Kebijakan ekonomi dan hukum yang diambil harus berpihak pada rakyat kecil,” ujar Alakil saat menyampaikan aspirasi.

Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap kebijakan negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Tolak Kenaikan Harga BBM

Salah satu tuntutan utama yang disampaikan adalah penolakan terhadap kenaikan harga BBM yang dinilai berpotensi menimbulkan efek domino terhadap perekonomian masyarakat.

Mahasiswa menilai kenaikan harga BBM akan berdampak langsung terhadap naiknya harga barang dan jasa, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada distribusi logistik.

Selain itu, mereka juga menyoroti potensi meningkatnya penggunaan BBM subsidi akibat perbedaan harga yang semakin lebar antara BBM subsidi dan non-subsidi.

“Masih ada kelompok mampu yang menikmati BBM subsidi melalui kendaraan bernilai ekonomis tinggi. Ketidaktepatan sasaran ini harus dibenahi terlebih dahulu,” tegas Alakil.

Kritik Revisi UU Polri

Selain isu ekonomi, mahasiswa juga menyoroti pembahasan revisi Undang-Undang Polri yang dinilai berlangsung terlalu cepat dan minim partisipasi publik.

Aliansi Cipayung Plus meminta agar pembahasan revisi tersebut ditinjau kembali dan melibatkan masyarakat secara lebih luas.

Menurut mereka, masih banyak persoalan internal kepolisian yang perlu dibenahi dibandingkan memperluas kewenangan institusi tersebut.

“Banyak persoalan kinerja kepolisian yang justru lebih mendesak untuk diperbaiki sebelum menambah kewenangan baru,” katanya.

Minta Audit Total Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi salah satu fokus utama dalam aksi tersebut.

Mahasiswa menyatakan mendukung tujuan program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Namun, mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaannya.

Aliansi mahasiswa menilai proses rekrutmen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus dilakukan secara profesional dan berbasis kompetensi, khususnya bagi tenaga gizi yang terlibat dalam program tersebut.

Selain itu, mereka juga meminta pemerintah memprioritaskan masyarakat sekitar sebagai tenaga operasional dapur MBG agar program tersebut turut menggerakkan perekonomian lokal.

Tak hanya itu, mahasiswa mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan yayasan dan dapur MBG di Jawa Timur menyusul adanya dugaan ketidaksesuaian anggaran dan laporan mengenai praktik jual beli titik dapur MBG.

DPRD Teken Nota Komitmen

Setelah berlangsung secara damai dan tertib, aksi demonstrasi diakhiri dengan penandatanganan nota komitmen oleh pihak DPRD Kota Surabaya sebagai bentuk kesediaan menerima dan meneruskan aspirasi mahasiswa.

Meski demikian, mahasiswa menegaskan akan terus mengawal tindak lanjut atas komitmen tersebut.

Aliansi Cipayung Plus memberikan tenggat waktu selama 14 hari kepada DPRD Kota Surabaya untuk menunjukkan progres nyata terhadap aspirasi yang telah disampaikan.

“Kami beri waktu 14 hari untuk ditindaklanjuti secara nyata. Jika dalam dua pekan ini komitmen tersebut tidak terealisasi, kami akan turun lagi ke jalan dengan massa yang lebih besar,” tegas Alakil.

DPRD: BBM Subsidi Tidak Naik

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, memberikan penjelasan terkait sejumlah isu yang menjadi perhatian pengunjuk rasa.

Terkait persoalan BBM, Bahtiyar menegaskan bahwa pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tetap berupaya menjaga daya beli masyarakat.

Menurutnya, tidak ada kenaikan harga untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar.

“BBM bersubsidi baik Solar maupun Pertalite tidak ada kenaikan,” ujar Bahtiyar.

Ia menjelaskan bahwa penyesuaian harga hanya berlaku untuk BBM non-subsidi seperti Pertamax, Dex, dan Dexlite yang mengikuti perkembangan harga minyak dunia.

Revisi UU Polri Bukan Kewenangan DPRD

Mengenai tuntutan revisi UU Polri, Bahtiyar menegaskan bahwa DPRD Kota Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan ataupun merevisi undang-undang yang merupakan produk legislasi tingkat nasional.

Menurutnya, mekanisme yang dapat ditempuh masyarakat adalah melalui pengujian undang-undang atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

“DPRD akan siap mendukung selama sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia,” katanya.

DPRD Siap Kawal Program MBG

Sementara terkait Program Makan Bergizi Gratis, Bahtiyar mengakui bahwa pelaksanaannya masih memiliki sejumlah kekurangan karena merupakan program baru yang sedang berjalan.

Meski demikian, ia memastikan pemerintah pusat terus melakukan evaluasi dan perbaikan tata kelola agar program tersebut dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

“Ini program prioritas dan amanah kampanye yang wajib dilaksanakan. Kalau tidak dijalankan, justru menjadi bumerang,” tegasnya.

Bahtiyar juga menegaskan DPRD Kota Surabaya siap mengawal pelaksanaan program MBG dan tidak akan mentoleransi jika ditemukan praktik penyimpangan maupun kecurangan dalam pelaksanaannya.

Menurutnya, DPRD siap bersinergi dengan mahasiswa untuk memastikan program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan ditandatanganinya nota komitmen tersebut, mahasiswa berharap aspirasi yang mereka sampaikan tidak berhenti sebagai formalitas semata, melainkan benar-benar diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya memperjuangkan kepentingan rakyat.