Dalam Aksi Tersebut, Komunitas Soedirman 30 Menyampaikan Empat Tuntutan Kepada Pemerintah !!

 

KOTA SERANG KONTAK BANTEN  – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Soedirman 30 menggelar aksi unjuk rasa di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Senin (15/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang dinilai semakin membebani masyarakat dan berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.

Dengan membawa berbagai poster dan spanduk berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah, para mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi yang menyoroti dampak ekonomi dari kenaikan harga BBM. Mereka juga menuntut pemerintah agar lebih transparan dalam mengambil kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Menurut mahasiswa, kenaikan harga BBM nonsubsidi dilakukan secara mendadak tanpa sosialisasi yang memadai. Mereka menyoroti kenaikan harga Pertamax yang disebut naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, serta Pertamax Green dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Massa menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan gejolak ekonomi di tengah masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang saat ini masih berjuang menghadapi tingginya biaya hidup.

Dinilai Berdampak pada Seluruh Lapisan Masyarakat

Dalam orasinya, para mahasiswa menegaskan bahwa dampak kenaikan BBM tidak hanya dirasakan oleh pengguna BBM nonsubsidi. Menurut mereka, kenaikan harga energi akan memberikan efek berantai terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Mereka menilai selisih harga yang semakin jauh antara BBM subsidi dan nonsubsidi berpotensi mendorong perpindahan pengguna ke BBM subsidi. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan meningkatkan antrean di SPBU serta mengurangi akses masyarakat yang memang berhak menerima subsidi.

Selain itu, meningkatnya permintaan BBM subsidi juga dinilai dapat memunculkan persoalan baru dalam distribusi energi di lapangan.

"Kenaikan BBM tidak berhenti pada persoalan harga di SPBU. Kenaikan ini memiliki efek domino terhadap kehidupan masyarakat. Naiknya harga BBM nonsubsidi berpotensi mendorong perpindahan pengguna menuju BBM subsidi karena selisih harga yang semakin jauh," ujar Koordinator Aksi, Falqih.

Ancaman Kenaikan Harga Pangan

Mahasiswa juga menyoroti dampak kenaikan BBM terhadap harga kebutuhan pokok. Menurut mereka, biaya transportasi dan distribusi merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi harga barang di pasaran.

Kondisi tersebut dinilai sangat relevan bagi Provinsi Banten yang masih bergantung pada pasokan berbagai komoditas pangan dari luar daerah.

Falqih menjelaskan bahwa kenaikan biaya distribusi akibat naiknya harga BBM berpotensi menyebabkan harga berbagai kebutuhan pokok ikut meningkat.

Komoditas yang dikhawatirkan mengalami kenaikan antara lain beras, cabai, bawang merah, bawang putih, telur ayam, daging ayam, minyak goreng, hingga berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya.

Menurutnya, apabila pemerintah tidak melakukan langkah antisipasi, masyarakat akan menghadapi tekanan ekonomi yang lebih berat akibat meningkatnya biaya hidup.

"Kami khawatir kenaikan harga BBM akan berujung pada naiknya harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya karena biaya transportasi dan logistik ikut meningkat," katanya.

Soroti Tingkat Kemiskinan di Banten

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga mengingatkan pemerintah mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat Banten yang masih menghadapi persoalan kemiskinan.

Mereka mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten pada September 2025 mencapai sekitar 760,85 ribu jiwa atau setara 5,51 persen dari total jumlah penduduk.

Menurut mereka, kelompok masyarakat miskin dan rentan akan menjadi pihak yang paling terdampak apabila kenaikan biaya energi diikuti oleh lonjakan harga kebutuhan pokok.

Mahasiswa menilai kondisi tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan menurunkan daya beli masyarakat apabila tidak diimbangi dengan kebijakan perlindungan sosial yang memadai.

"Kelompok masyarakat rentan akan menjadi yang paling terdampak apabila harga energi naik dan diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok," ujar Falqih.

Kaitkan dengan Isu Pemberantasan Korupsi

Selain menyoroti persoalan BBM, massa aksi juga mengaitkan kondisi tersebut dengan isu pemberantasan korupsi.

Mereka menilai masyarakat tidak seharusnya terus-menerus menanggung beban ekonomi ketika masih terdapat berbagai kasus dugaan korupsi yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar.

Menurut mereka, praktik korupsi menjadi salah satu faktor yang menghambat pembangunan dan mengurangi kemampuan negara dalam memberikan pelayanan serta kesejahteraan kepada masyarakat.

"Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merampas hak masyarakat, memperlebar ketimpangan sosial, dan menghambat terwujudnya keadilan sosial," tegas Falqih dalam orasinya.

Desak Pengesahan RUU Perampasan Aset

Sebagai bentuk komitmen pemberantasan korupsi, mahasiswa mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Menurut mereka, regulasi tersebut penting untuk memastikan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dirampas negara sehingga memberikan efek jera kepada pelaku.

Apabila proses legislasi mengalami hambatan, massa meminta pemerintah mempertimbangkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai langkah percepatan.

Mereka menilai langkah tersebut dapat menjadi instrumen hukum yang efektif untuk memiskinkan koruptor sekaligus memulihkan kerugian negara.

Empat Tuntutan Mahasiswa

Dalam aksi tersebut, Komunitas Soedirman 30 menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah, yaitu:

1. Menurunkan harga BBM dan menghentikan praktik pengambilan kebijakan tanpa keterbukaan informasi kepada masyarakat.
2. Menjamin ketersediaan dan akses BBM subsidi bagi masyarakat yang berhak menerima.
3. Mengendalikan harga bahan pokok dan menjaga daya beli masyarakat, khususnya di Provinsi Banten.
4. Memiskinkan koruptor melalui perampasan aset hasil kejahatan serta segera mengesahkan RUU Perampasan Aset atau menerbitkan Perppu Perampasan Aset.

Harap Pemerintah Dengarkan Aspirasi Masyarakat

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan berjalan tertib. Para mahasiswa berharap pemerintah dapat mendengarkan aspirasi yang mereka sampaikan dan mengambil langkah konkret untuk melindungi masyarakat dari dampak kenaikan biaya hidup.

Menurut mereka, kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat, terutama kelompok rentan yang memiliki keterbatasan kemampuan dalam menghadapi kenaikan harga energi dan kebutuhan pokok.

Melalui aksi tersebut, mahasiswa menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik agar berpihak pada kepentingan rakyat serta mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.