JAKARTA KONTAK BANTEN - Setelah ikut mendorong langkah stabilisasi ekonomi di tengah tekanan pasar, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kini fokus menangani ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Dasco mempertemukan pemerintah dan serikat pekerja dalam rapat koordinasi guna menyiapkan langkah mitigasi dan perlindungan tenaga kerja.
Rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan,
Jumat (26/6/2026), dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi,
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad
Syamsurijal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan
Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, serta
jajaran Desk Ketenagakerjaan Polri.Dasco menegaskan, Satgas Mitigasi PHK dibentuk sebagai instrumen
deteksi dini terhadap perusahaan yang mulai menghadapi tekanan usaha
agar persoalan dapat ditangani sebelum berujung pada pengurangan tenaga
kerja.
Pemerintah bersama DPR akan melakukan koordinasi
rutin untuk memetakan perusahaan yang berpotensi melakukan PHK beserta
akar persoalannya. Langkah mitigasi akan disesuaikan dengan kondisi
masing-masing perusahaan, mulai dari penurunan permintaan pasar,
persoalan bahan baku, pembiayaan, hingga konflik internal manajemen.
Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah
lanjutan seperti evaluasi kebijakan industri, pemberian insentif bagi
perusahaan agar mempertahankan pekerja, hingga program peningkatan
keterampilan apabila PHK tidak dapat dihindari.
Dari kalangan buruh, KSPSI menyebut puluhan ribu pekerja saat ini berada dalam posisi rentan terdampak PHK dan berharap langkah pemerintah dapat segera memberikan kepastian.

.gif)