OTT Pegawai BPK di Kasus Muara Enim, KPK Tetapkan 4 Tersangka, Dua Identitas Pertama Terungkap

 

JAKARTA KONTAK BANTEN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap dugaan praktik korupsi yang melibatkan penyelenggara negara dan aparat pemeriksa keuangan. Dalam pengembangan perkara korupsi proyek pengadaan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjangkau sejumlah pihak di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Perkara ini diduga berkaitan dengan upaya memengaruhi hasil audit BPK terhadap sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim. Dugaan tersebut muncul setelah penyidik menemukan indikasi adanya pemberian uang kepada auditor yang bertugas melakukan pemeriksaan atas penggunaan anggaran daerah.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan pejabat daerah aktif, pejabat pemeriksa negara, serta pihak swasta yang diduga berperan dalam pengaturan aliran dana suap.

---

Empat Orang Ditetapkan sebagai Tersangka

Empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam pengembangan perkara ini adalah:

• Edison, Bupati Muara Enim.
• Abi Nurwardani, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
• Titin Rita Lestari, Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan.
• Augus Dwianggara, pihak swasta.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diamankan dalam operasi penindakan yang berlangsung di Sumatera Selatan dan Jakarta.

---

Titin Rita Lestari Bantah Terima Uang

Pantauan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/6), menunjukkan dua tersangka, yakni Titin Rita Lestari dan Augus Dwianggara, keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 10.15 WIB sebelum dibawa menuju rumah tahanan menggunakan kendaraan tahanan KPK.

Saat berjalan menuju mobil tahanan, Titin sempat memberikan keterangan singkat kepada wartawan.

Ia membantah menerima uang sebagaimana dugaan yang tengah diselidiki KPK.

“Saya tidak menerima uang. Saya hanya pelaksana,” ujar Titin.

Pernyataan tersebut memunculkan dugaan adanya pihak lain yang memiliki peran lebih besar dalam proses pengambilan keputusan terkait hasil audit yang sedang didalami penyidik.

Sementara itu, Augus Dwianggara tidak memberikan komentar apa pun kepada awak media dan langsung menuju kendaraan tahanan.

---

Bermula dari Pengembangan Kasus Korupsi Pengadaan

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara korupsi pengadaan barang dan jasa yang sebelumnya telah diungkap KPK di Kabupaten Muara Enim.

Dalam penyidikan sebelumnya, KPK telah menetapkan empat tersangka, yaitu:

• Edison.
• Abi Nurwardani.
• Adi Triadi (pihak swasta).
• Cory Erin Hardi dari PT Millenium Solusi Abadi (MSA).

Penyidik menemukan adanya dugaan pengaturan proyek pengadaan yang menyebabkan kerugian keuangan negara serta memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu.

Dalam pengembangan terbaru, fokus penyidikan bergeser pada dugaan upaya menutupi atau menghilangkan temuan audit yang berkaitan dengan proyek-proyek tersebut.

---

OTT Libatkan 11 Orang

Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, sebanyak 11 orang diamankan.

Mereka terdiri dari:

Dari Sumatera Selatan:

• Pejabat pemerintah daerah.
• Pihak swasta yang terkait proyek pengadaan.

Dari Jakarta:

• Lima aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di lingkungan BPK.

Setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 1 x 24 jam, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang dianggap cukup.

---

Dugaan Suap kepada Auditor BPK

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa perkara ini berkaitan dengan dugaan pemberian suap kepada pihak BPK.

Penyidik menduga uang diberikan agar auditor tidak mengungkap sejumlah temuan dalam proses pemeriksaan keuangan dan proyek pengadaan di Kabupaten Muara Enim.

Tujuan pemberian uang tersebut diduga untuk:

• Menghilangkan temuan audit.
• Mengurangi nilai temuan pemeriksaan.
• Menghindari rekomendasi pengembalian kerugian negara.
• Mengamankan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek pengadaan.

KPK menduga praktik tersebut dilakukan secara terstruktur melalui komunikasi antara pihak pemerintah daerah, rekanan proyek, dan oknum auditor.

---

Proyek Smart Board Menjadi Sorotan

Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik adalah pengadaan smart board atau papan tulis digital yang digunakan dalam sektor pendidikan.

Proyek tersebut diduga menjadi salah satu objek pemeriksaan BPK yang kemudian berupaya dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu agar tidak memunculkan temuan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

Selain proyek smart board, penyidik juga mendalami sejumlah proyek pengadaan lain yang menggunakan anggaran pemerintah daerah.

---

Dugaan Fee 5 Persen untuk Kepala Daerah

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, mengungkapkan bahwa Edison diduga menerima bagian atau fee dari sejumlah proyek pengadaan.

Besaran fee yang diduga diterima mencapai sekitar 5 persen dari nilai proyek yang dikerjakan para kontraktor.

Modus yang digunakan diduga melibatkan:

• Pengaturan pemenang proyek.
• Permintaan komitmen fee kepada kontraktor.
• Penyerahan uang secara bertahap.
• Penyamaran transaksi melalui rekening pihak lain.

Praktik ini diduga berlangsung dalam beberapa kegiatan pengadaan yang menggunakan anggaran daerah.

---

Uang Rp500 Juta Diduga Diserahkan di Hotel Jakarta

Dalam penyidikan, KPK juga menemukan dugaan adanya penyerahan uang sebesar Rp500 juta kepada Abi Nurwardani.

Transaksi tersebut diduga terjadi pada 6 Juni 2026 di sebuah hotel di Jakarta.

Menurut penyidik, uang itu diberikan oleh pihak swasta yang memiliki kepentingan terhadap proyek pengadaan yang sedang berjalan di Kabupaten Muara Enim.

Penyerahan uang tersebut kini menjadi salah satu alat bukti penting yang digunakan penyidik untuk menelusuri jaringan penerima dan pemberi suap.

---

Penyidik Sita Uang dan Barang Bukti Elektronik

Dari rangkaian operasi yang dilakukan, KPK berhasil menyita sejumlah barang bukti.

Barang bukti tersebut meliputi:

Uang Tunai

• Rupiah dalam berbagai pecahan.
• Mata uang asing.

Dokumen Keuangan

• Bukti transfer.
• Catatan transaksi.
• Dokumen proyek.

Barang Bukti Elektronik

• Telepon genggam.
• Laptop.
• Media penyimpanan digital.
• Percakapan elektronik yang diduga terkait perkara.

Rekening Bank

• Sejumlah rekening yang diduga digunakan untuk menampung aliran dana.

Total nilai barang bukti yang diamankan diperkirakan mencapai Rp1,9 miliar.

---

Dugaan Penggunaan Rekening Nominee

Penyidik juga menemukan indikasi penggunaan rekening nominee dalam proses transaksi.

Rekening nominee merupakan rekening yang menggunakan nama pihak lain untuk menyamarkan identitas pemilik dana sebenarnya.

Modus ini diduga digunakan untuk:

• Menyulitkan pelacakan aliran uang.
• Menyamarkan penerima manfaat.
• Menghindari deteksi aparat penegak hukum.

Selain rekening nominee, penyidik menduga sebagian transaksi dilakukan secara tunai agar tidak meninggalkan jejak elektronik yang mudah ditelusuri.

---

KPK Telusuri Kemungkinan Tersangka Baru

KPK menegaskan bahwa penyidikan perkara ini masih terus berkembang.

Penyidik saat ini fokus pada:

1. Menelusuri aliran dana hasil dugaan korupsi.
2. Mengidentifikasi pihak yang menikmati keuntungan dari proyek.
3. Mendalami keterlibatan pejabat lain.
4. Mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas di lingkungan pemerintahan maupun lembaga pemeriksa keuangan.

KPK tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka apabila ditemukan alat bukti baru dalam proses penyidikan.

---

Poin-Poin Penting Kasus

Fakta Utama

• KPK melakukan OTT terkait pengembangan kasus korupsi Muara Enim.
• Sebanyak 11 orang diamankan.
• Empat orang ditetapkan sebagai tersangka.

Para Tersangka

• Edison (Bupati Muara Enim).
• Abi Nurwardani.
• Titin Rita Lestari.
• Augus Dwianggara.

Dugaan Tindak Pidana

• Suap kepada auditor BPK.
• Pengaturan hasil audit.
• Korupsi proyek pengadaan.
• Penyamaran aliran dana melalui rekening nominee.

Barang Bukti

• Uang tunai.
• Mata uang asing.
• Dokumen transaksi.
• Barang bukti elektronik.
• Total nilai sekitar Rp1,9 miliar.

Status Perkara

• Masih dalam tahap pengembangan.
• KPK mendalami kemungkinan tersangka baru.
• Aliran dana dan keterlibatan pihak lain masih ditelusuri.

Kasus ini menjadi salah satu pengembangan penting dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah, khususnya yang berkaitan dengan proyek pengadaan dan dugaan intervensi terhadap proses audit keuangan negara. KPK memastikan penyidikan akan terus dilakukan hingga seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.