Prabowo Ungkap Penyebab Gaji Guru dan PNS Sulit Naik, Sebut Kebocoran Anggaran Capai Rp2.500 Triliun per Tahun

 

 

JAKARTA KONTAK BANTEN – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan utama mengapa kesejahteraan guru dan pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia masih belum optimal. Menurutnya, persoalan tersebut bukan disebabkan oleh kecilnya anggaran pendidikan, melainkan karena masih besarnya kebocoran ekonomi dan aliran dana yang keluar dari Indonesia setiap tahun.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyoroti berbagai praktik yang menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan dalam jumlah besar.

Presiden menjelaskan, berdasarkan data perdagangan internasional yang dihimpun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan diolah Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Indonesia sebenarnya mencatat surplus perdagangan yang sangat besar dalam dua dekade terakhir.

Menurut Prabowo, selama 22 tahun terakhir Indonesia membukukan keuntungan perdagangan mencapai 436 miliar dolar Amerika Serikat atau setara sekitar Rp7.800 triliun. Dalam periode tersebut, Indonesia mengalami surplus perdagangan selama 17 tahun dan hanya mengalami defisit selama lima tahun.

“Kalau sekarang ada yang bilang rupiah lemah ini dan itu, ya karena kekayaannya kita keluar negeri. Keuntungan kita 436 miliar dolar AS, jadi yang tinggal sedikit sekali dibandingkan yang keluar,” kata Prabowo, Rabu (24/6/2026).

Modal Indonesia Banyak Mengalir ke Luar Negeri

Presiden mengungkapkan, dalam periode yang sama arus modal yang keluar dari Indonesia mencapai 343 miliar dolar AS. Besarnya dana yang mengalir ke luar negeri tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menekan nilai tukar rupiah dan mengurangi kemampuan negara dalam membiayai berbagai program pembangunan.

Selain itu, Prabowo juga menyoroti praktik manipulasi data ekspor atau under-invoicing yang dilakukan oleh sejumlah oknum pelaku usaha. Modus tersebut dilakukan dengan cara melaporkan nilai atau volume ekspor lebih rendah dari kondisi sebenarnya untuk mengurangi kewajiban pajak.

Menurutnya, praktik tersebut menyebabkan negara kehilangan penerimaan yang sangat besar setiap tahunnya.

“Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi,” tegas Presiden.

Negara Rugi Hingga Ribuan Triliun Rupiah

Prabowo menyebut kerugian akibat manipulasi dokumen perdagangan ekspor diperkirakan mencapai 908 miliar dolar AS atau sekitar Rp15.000 triliun hingga Rp16.244 triliun dalam kurun waktu 34 tahun terakhir.

Bahkan, sejumlah ahli memperkirakan kebocoran ekonomi Indonesia masih berada pada kisaran 150 miliar dolar AS atau sekitar Rp2.500 triliun per tahun.

Menurut Presiden, besarnya kebocoran tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur negara, termasuk guru dan PNS.

“Kenapa gaji guru tidak bisa baik, gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang? Ya karena uangnya enggak ada. Diambil terus,” ujar Prabowo.

Ia menegaskan pemerintah saat ini tengah melakukan pembenahan sistem untuk menutup berbagai celah kebocoran yang selama ini menyebabkan kerugian negara.

Anggaran Pendidikan Tetap Besar

Meski menyoroti keterbatasan ruang fiskal, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tetap mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Dasar, yakni sebesar 20 persen dari APBN.

Pada tahun 2026, alokasi fungsi pendidikan tercatat mencapai sekitar Rp757,8 triliun hingga Rp769,09 triliun. Namun, sebagian besar dana tersebut saat ini digunakan untuk mendukung berbagai program strategis pemerintah.

Salah satu alokasi terbesar berada pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Program tersebut memperoleh anggaran sebesar Rp223,5 triliun untuk operasional serta Rp12,4 triliun untuk kebutuhan manajemen.

Pemerintah berharap langkah penutupan kebocoran anggaran, peningkatan penerimaan negara, serta reformasi tata kelola ekonomi dapat membuka ruang fiskal yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan guru, PNS, dan pelayanan publik di masa mendatang.