Puluhan Mahasiswa UIN Banten Gelar Aksi di Ciceri, Soroti Berbagai Persoalan Nasional

 

SERANG, KONTAK BANTEN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menggelar aksi demonstrasi di kawasan Simpang Ciceri, Kota Serang, Rabu (17/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat.

Aksi yang berlangsung sejak siang hari itu diwarnai dengan orasi, pembentangan spanduk, serta penyampaian sejumlah tuntutan terkait kondisi ekonomi nasional, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), proyek strategis nasional, hingga isu demokrasi dan kebebasan sipil.

Koordinator aksi, Muhammad Syahid, mengatakan mahasiswa hadir sebagai representasi suara masyarakat yang saat ini menghadapi berbagai tekanan ekonomi di tengah kondisi yang dianggap semakin sulit.

Menurutnya, pemerintah terlalu fokus menampilkan berbagai indikator pertumbuhan ekonomi, sementara kondisi riil yang dirasakan masyarakat justru menunjukkan daya beli yang terus menurun.

“Kami hadir di Ciceri bukan sekadar menyaksikan persoalan bangsa. Kami melihat banyak masalah ekonomi dan moral yang harus disuarakan. Mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan pemerintah ketika kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat,” ujar Syahid dalam orasinya.

Soroti Pelemahan Rupiah dan Kenaikan Harga BBM

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang dinilai berdampak langsung terhadap perekonomian nasional. Menurut mereka, melemahnya mata uang rupiah menyebabkan harga barang impor meningkat dan memengaruhi biaya produksi berbagai sektor usaha.

Kondisi tersebut dinilai turut memberikan efek berantai terhadap kenaikan harga kebutuhan masyarakat.

Selain itu, mahasiswa juga mengkritik kenaikan harga BBM non-subsidi, khususnya Pertamax. Mereka menilai kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap meningkatnya biaya transportasi dan distribusi barang yang pada akhirnya membebani masyarakat.

“Kenaikan harga BBM pasti berdampak kepada masyarakat kecil karena biaya hidup ikut naik. Ketika biaya transportasi meningkat, harga kebutuhan pokok juga akan ikut terdorong naik,” kata Syahid.

Mahasiswa meminta pemerintah membatalkan kebijakan kenaikan harga Pertamax dan menjamin ketersediaan BBM bersubsidi seperti Pertalite agar tetap mudah diakses masyarakat.

Desak Evaluasi Program MBG

Isu lain yang menjadi perhatian massa aksi adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat.

Mahasiswa menilai program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama terkait efektivitas pelaksanaan dan pengelolaan anggarannya.

Mereka juga menyoroti dugaan kasus korupsi yang menyeret pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut mereka, setiap penggunaan anggaran negara harus dijalankan secara transparan dan akuntabel.

“Kami mendukung program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pemerintah harus memastikan anggarannya dikelola dengan baik dan tidak menjadi ruang terjadinya penyimpangan,” ujar salah seorang peserta aksi.

Mahasiswa juga mengingatkan agar pelaksanaan MBG tidak mengurangi alokasi anggaran sektor penting lainnya, khususnya pendidikan.

Kritik Proyek Strategis Nasional

Selain persoalan ekonomi dan program pemerintah, massa aksi turut menyoroti sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai menimbulkan dampak terhadap masyarakat di berbagai daerah.

Mahasiswa menilai beberapa proyek pembangunan berpotensi mengurangi lahan produktif pertanian, mengganggu kawasan pesisir, serta berdampak pada kehidupan nelayan dan petani.

Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap proyek-proyek yang dianggap merugikan masyarakat dan memastikan pembangunan tetap memperhatikan aspek lingkungan serta keberlanjutan kehidupan warga.

Soroti Revisi UU Polri dan UU TNI

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyampaikan kekhawatiran terhadap sejumlah regulasi yang dinilai berpotensi mempersempit ruang demokrasi dan kebebasan sipil.

Mereka menyoroti revisi UU Polri dan UU TNI yang menurut mereka perlu dikaji secara lebih mendalam agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia.

Mahasiswa juga menolak keterlibatan aparat aktif dalam jabatan sipil karena dianggap dapat mengaburkan batas antara fungsi sipil dan militer.

Selain itu, massa aksi mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap mahasiswa, aktivis, maupun masyarakat yang menyampaikan kritik.

“Negara harus mendengar suara rakyat, bukan membungkam kritik. Demokrasi harus dijaga agar masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab,” tegas Syahid.

Sampaikan Sejumlah Tuntutan

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, di antaranya:

• Memperkuat nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
• Membatalkan kenaikan harga BBM non-subsidi, khususnya Pertamax.
• Menjamin ketersediaan Pertalite bagi masyarakat.
• Mengusut tuntas dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).
• Mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
• Meninjau ulang regulasi yang dinilai mengancam demokrasi dan kebebasan sipil.
• Menghentikan proyek-proyek yang dianggap merugikan masyarakat.
• Menghentikan kriminalisasi terhadap mahasiswa dan aktivis.

Hingga aksi berlangsung, massa mahasiswa masih bertahan di kawasan Simpang Ciceri sambil menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka kepada pemerintah. Aksi berjalan dengan pengawalan aparat kepolisian dan berlangsung dalam kondisi tertib. (*)