JAKARTA KONTAK BANTEN – DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal dan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan ribuan mahasiswa dalam aksi demonstrasi di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2026). Sejumlah tuntutan yang disuarakan mahasiswa disebut telah langsung dikomunikasikan kepada pemerintah dan instansi terkait.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam), Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pihaknya telah menerima audiensi dengan perwakilan mahasiswa untuk mendengar langsung berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.
Menurut Dasco, DPR tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga segera melakukan komunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna mencari solusi atas tuntutan yang disampaikan mahasiswa.
“Beberapa aspirasi telah kami sampaikan langsung melalui sambungan telepon kepada Menteri ESDM maupun Kepala BPH Migas. Aspirasi yang ditujukan kepada DPR juga akan kami lanjutkan dan tindak lanjuti,” kata Dasco.
DPR Kawal Pencabutan Status Tersangka 16 Mahasiswa Trisakti
Salah satu tuntutan yang menjadi perhatian mahasiswa adalah status hukum 16 mahasiswa Universitas Trisakti yang masih berstatus tersangka setelah mengikuti aksi demonstrasi.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Saan Mustopa, mengungkapkan bahwa Ketua Komisi III DPR telah berkomunikasi dengan pihak terkait untuk mencari penyelesaian persoalan tersebut.
Menurut Saan, DPR berharap dalam waktu satu minggu ke depan status tersangka terhadap 16 mahasiswa tersebut dapat dicabut.
“Kami sudah berkomunikasi dengan pihak terkait dan berharap dalam satu minggu ke depan status tersangka terhadap 16 mahasiswa dapat dicabut,” ujarnya.
Dua Mahasiswa Mercu Buana Dipastikan Dibebaskan
Selain kasus mahasiswa Trisakti, DPR juga menyoroti dua mahasiswa Universitas Mercu Buana yang diamankan saat hendak mengikuti aksi demonstrasi.
Berdasarkan hasil komunikasi yang dilakukan DPR dengan pihak berwenang, kedua mahasiswa tersebut dipastikan akan dibebaskan setelah aksi demonstrasi selesai.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk respons cepat DPR terhadap laporan yang disampaikan mahasiswa selama audiensi berlangsung.
Kelangkaan BBM Bersubsidi Langsung Disampaikan ke Menteri ESDM
Isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah daerah juga menjadi salah satu tuntutan utama mahasiswa.
Saan menjelaskan bahwa persoalan antrean dan kelangkaan BBM, termasuk yang terjadi di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, telah disampaikan langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
DPR meminta pemerintah bersama Pertamina segera menyusun langkah strategis agar distribusi BBM bersubsidi kembali normal dan masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar.
Selain itu, DPR juga meminta adanya skema kebijakan energi yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas.
DPR Fasilitasi Dialog Mahasiswa dan Kementerian ESDM
Dalam audiensi tersebut, mahasiswa juga menyoroti tata kelola minyak dan gas bumi (migas) nasional yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Menindaklanjuti hal itu, DPR telah memfasilitasi dialog langsung antara perwakilan mahasiswa dan Kementerian ESDM.
Menurut Saan, DPR siap kembali membuka ruang dialog apabila mahasiswa masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait kebijakan sektor energi dan pengelolaan migas nasional.
RUU Polri, Guru Honorer dan Stabilitas Ekonomi Akan Dibahas
Selain isu hukum dan energi, mahasiswa juga menyampaikan sejumlah aspirasi lainnya yang mencakup:
- Evaluasi program-program pemerintah.
- Penyelesaian persoalan guru honorer.
- Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri.
- Penguatan supremasi sipil.
- Stabilitas ekonomi dan politik nasional.
- Pengawasan terhadap kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
DPR memastikan seluruh aspirasi tersebut akan dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan representasi rakyat.
DPR Tegaskan Akan Kawal Aspirasi Mahasiswa Hingga Tuntas
Saan Mustopa menegaskan DPR tidak akan berhenti hanya pada tahap menerima aspirasi mahasiswa. Seluruh masukan yang disampaikan akan terus dikawal dan dikomunikasikan kepada pemerintah agar menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan.
“DPR tidak berhenti pada menerima aspirasi. Seluruh masukan dari mahasiswa akan kami komunikasikan dengan pemerintah dan kami tindak lanjuti agar menjadi bagian dari penyelesaian kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.
Melalui langkah tersebut, DPR berharap dialog antara mahasiswa, pemerintah, dan parlemen dapat menjadi sarana untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan publik sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

.gif)