Aktivis 98 Komitmen Dukung Prabowo Berantas Korupsi hingga Efisiensi APBN

 

98 Resolution Network dan Keluarga Besar Eksponen 98 Lampung menggelar konferensi pers di Grand Praba, Bandar Lampung, Rabu 1 Juli 2026. (Foto: Istimewa)

 

BANDAR LAMPUNG – Kelompok 98 Resolution Network bersama Keluarga Besar Eksponen 98 Lampung menyatakan komitmen untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan program pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Dukungan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Grand Praba, Bandar Lampung, Rabu (1/7/2026).

Inisiator 98 Resolution Network, Suprianto atau akrab disapa Anto, menegaskan bahwa semangat reformasi 1998 belum selesai dan masih harus terus diperjuangkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Menurutnya, reformasi telah membuka ruang demokrasi dan menghadirkan sistem politik yang lebih terbuka, namun tujuan akhir berupa keadilan sosial bagi seluruh rakyat belum sepenuhnya terwujud.

“Reformasi sudah membuka ruang demokrasi dan melahirkan sistem politik yang lebih terbuka di Indonesia, dan perjuangan ini belum selesai. Kita harus memastikan keadilan sosial dirasakan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Anto.

Kawal Kebijakan Sesuai Pasal 33 UUD 1945

Anto menegaskan bahwa eksponen Gerakan 98 Lampung akan terus mengawal agar kebijakan pemerintah sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam strategis untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ia menilai, arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi nasional perlu terus didorong agar tetap berada dalam jalur konstitusi dan berpihak kepada rakyat.

Soroti Program Pemerintah: Korupsi hingga Danantara

Aktivis 98 Lampung menilai sejumlah program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki potensi sebagai fondasi penguatan ekonomi nasional, di antaranya:

• Pemberantasan korupsi.
• Penataan pengelolaan sumber daya alam (SDA).
• Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
• Pembentukan Danantara untuk pengelolaan dan penataan BUMN.

Menurut mereka, program tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan transparan.

Anto juga menyoroti program KDKMP dan MBG yang dinilai mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi rakyat.

“Program KDKMP dan MBG menunjukkan komitmen Presiden Prabowo untuk meningkatkan ekonomi rakyat,” kata Anto.

Dukungan Kritis untuk Menjaga Demokrasi

Sementara itu, perwakilan Keluarga Besar Eksponen 98 Lampung, Abu Hasan, menegaskan bahwa dukungan terhadap pemerintah tidak berarti menghilangkan fungsi kontrol dan kritik.

Ia menekankan bahwa kebebasan berpendapat merupakan salah satu hasil penting dari Reformasi 1998 yang harus terus dijaga.

Namun demikian, kritik terhadap pemerintah diharapkan tetap disampaikan secara konstruktif dan disertai solusi.

“Kami tetap menghormati kebebasan berpendapat sebagai hasil Reformasi 98. Namun kami berharap kritik terhadap pemerintah disampaikan secara konstruktif dengan menawarkan solusi dan alternatif kebijakan,” ujar Abu Hasan.

Dorongan Penguatan Pemberantasan Korupsi dan Reformasi SDA

Perwakilan lainnya, Cahyalana, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus terus diperkuat secara konsisten di semua lini pemerintahan.

Menurutnya, aset negara yang berhasil diselamatkan harus dikembalikan kepada rakyat melalui program-program kesejahteraan.

Ia juga menyoroti pentingnya ketegasan pemerintah dalam penertiban kawasan hutan serta pembenahan perizinan pengelolaan sumber daya alam.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat penguatan ekonomi nasional sekaligus memastikan pengelolaan SDA berjalan lebih tertib dan berkeadilan.

Komitmen Kawal Pemerintahan Prabowo

Melalui pernyataan bersama ini, Eksponen 98 Lampung menegaskan posisinya sebagai bagian dari kelompok masyarakat sipil yang siap mengawal kebijakan pemerintah, sekaligus menjaga semangat reformasi tetap hidup dalam sistem demokrasi Indonesia.

Mereka berharap kolaborasi antara pemerintah dan elemen masyarakat dapat memperkuat agenda pembangunan nasional yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.