DPRD Cilegon Soroti Defisit APBD 2026 Membengkak Jadi Rp131 Miliar, Banggar Minta TAPD Jelaskan Dasar Proyeksi

 

CILEGON  KONTAK  BANTEN – Pembahasan Prognosis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2026 di DPRD Kota Cilegon berlangsung dinamis. Sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) memberikan berbagai catatan dan meminta penjelasan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait sejumlah proyeksi dalam dokumen prognosis yang dinilai perlu didukung dengan dasar perhitungan yang jelas.

Rapat yang digelar pada Kamis (30/7/2026) tersebut menyoroti sejumlah aspek penting, mulai dari proyeksi defisit anggaran, target pendapatan daerah, penerimaan pajak, hingga realisasi belanja modal yang dinilai masih rendah pada semester pertama.

Defisit APBD Diproyeksikan Naik Jadi Rp131,27 Miliar

Salah satu pembahasan utama dalam rapat adalah meningkatnya proyeksi defisit APBD Kota Cilegon.

Berdasarkan dokumen prognosis yang disampaikan TAPD, defisit APBD diperkirakan mencapai Rp131,27 miliar, atau hampir dua kali lipat dibandingkan defisit pada APBD murni yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp66 miliar.

Kondisi tersebut menjadi perhatian anggota Banggar karena perubahan angka yang cukup signifikan dinilai perlu disertai penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan defisit tersebut.

Menurut anggota Banggar, DPRD memiliki tanggung jawab memastikan setiap perubahan asumsi dalam penyusunan anggaran dilakukan secara rasional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Target Pendapatan Daerah Dinilai Terlalu Optimistis

Selain defisit, Banggar juga mempertanyakan proyeksi pendapatan daerah yang diperkirakan mampu melampaui target hingga akhir tahun anggaran.

Anggota dewan meminta TAPD menjelaskan dasar perhitungan yang digunakan dalam menyusun proyeksi tersebut, termasuk indikator ekonomi, potensi penerimaan daerah, serta asumsi yang mendasari perubahan target dibandingkan kondisi riil pada semester pertama.

Menurut DPRD, setiap kenaikan target pendapatan harus didukung data yang realistis agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan dalam penyusunan APBD.

Target BPHTB Jadi Sorotan

Pembahasan juga menyinggung target penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dalam dokumen prognosis disebutkan bahwa realisasi penerimaan BPHTB hingga Semester I baru mencapai sekitar 9,9 persen dari target. Namun, pemerintah memproyeksikan pendapatan tersebut akan meningkat secara signifikan hingga akhir tahun.

Perbedaan antara realisasi semester pertama dengan target akhir tahun tersebut menjadi salah satu pertanyaan anggota Banggar.

Selain BPHTB, DPRD juga meminta penjelasan mengenai proyeksi kenaikan penerimaan yang berasal dari sanksi administrasi pajak, yang diperkirakan mengalami peningkatan pada semester kedua.

Realisasi Belanja Modal DPUPR Masih Rendah

Di sisi belanja daerah, perhatian DPRD tertuju pada realisasi belanja modal, khususnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

Dalam dokumen prognosis, realisasi belanja modal hingga Semester I masih tergolong rendah. Namun, pemerintah memproyeksikan penyerapan anggaran dapat meningkat tajam hingga mendekati 100 persen pada akhir tahun anggaran.

Anggota Banggar meminta penjelasan mengenai strategi pemerintah daerah dalam mempercepat pelaksanaan program agar target penyerapan tersebut benar-benar dapat tercapai tanpa mengurangi kualitas pekerjaan.

DPRD Minta Metode Penyusunan Proyeksi Dijelaskan

Selain membahas angka pendapatan dan belanja, DPRD juga meminta TAPD menjelaskan metode penyusunan dokumen prognosis APBD.

Banggar menilai penting bagi pemerintah daerah untuk menjelaskan asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan proyeksi keuangan, sehingga dokumen tersebut dapat menjadi dasar yang kredibel dalam pengambilan kebijakan fiskal hingga akhir tahun anggaran.

Kejelasan metodologi dinilai akan membantu DPRD memahami kondisi riil keuangan daerah sekaligus memastikan setiap kebijakan anggaran disusun berdasarkan data yang akurat.

Banggar: DPRD Menjalankan Fungsi Pengawasan

Menanggapi berbagai pertanyaan yang muncul dalam rapat, anggota Banggar DPRD Kota Cilegon, H. Rahmatulloh, menegaskan bahwa seluruh masukan yang disampaikan merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah.

"Kami tidak sedang mencari kesalahan. Kami sedang menjaga uang rakyat. Kalau ada angka yang tidak logis, kami wajib bertanya. Kalau ada proyeksi yang terlalu optimistis, kami wajib meminta dasar perhitungannya," tegas Rahmatulloh.

Ia menambahkan bahwa pembahasan prognosis APBD merupakan tahapan penting untuk memastikan seluruh kebijakan fiskal disusun secara transparan, akuntabel, dan berbasis data.

Menurutnya, penjelasan yang komprehensif dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar dokumen prognosis benar-benar mencerminkan kondisi keuangan Kota Cilegon secara objektif dan dapat menjadi acuan dalam penyusunan APBD hingga akhir tahun anggaran.

DPRD berharap pembahasan ini menghasilkan dokumen prognosis yang lebih akurat, sehingga pengelolaan APBD dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Cilegon.(TIM ONE)