DPRD Kabupaten Serang Beri Enam Catatan untuk Pemkab Serang, Soroti PAD hingga Rendahnya Serapan Belanja Modal

 

SERANG KONTAK BANTEN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang memberikan enam catatan strategis kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, yang digelar pada Rabu (1/7/2026).

Enam catatan tersebut disampaikan Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Serang, Joko Santoso, sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan serta pelayanan publik.

Enam Catatan DPRD Kabupaten Serang

1. Tindak Lanjut Temuan BPK dan Penguatan Sistem Pengendalian Internal

DPRD meminta Pemerintah Kabupaten Serang segera menindaklanjuti seluruh catatan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta memperkuat Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Langkah tersebut dinilai penting agar tata kelola keuangan daerah semakin baik dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah Harus Lebih Tertib

Catatan kedua menyoroti pentingnya peningkatan disiplin administrasi dalam pengelolaan, pelaksanaan, hingga penatausahaan keuangan daerah.

DPRD menegaskan seluruh OPD harus bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kesalahan administrasi maupun penyimpangan dalam pengelolaan APBD.

3. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

DPRD juga menilai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Serang masih belum tergarap secara maksimal.

Karena itu, pemerintah daerah diminta menggali seluruh potensi pendapatan, khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah, sekaligus menutup peluang kebocoran penerimaan.

"Khususnya pada pos pajak dan retribusi daerah, serta meminimalisir kebocoran pendapatan pajak dan retribusi daerah," ujar Joko Santoso.

4. Percepatan Penyusunan Perda Pendukung PAD

Catatan berikutnya berkaitan dengan percepatan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang berpotensi meningkatkan PAD.

DPRD meminta pemerintah daerah mengoptimalkan penyusunan regulasi tersebut dengan melibatkan seluruh OPD terkait sehingga potensi pendapatan daerah dapat meningkat baik pada tahun berjalan maupun tahun anggaran berikutnya.

5. Serapan Belanja Modal Dinilai Masih Rendah

DPRD memberikan perhatian serius terhadap rendahnya realisasi belanja modal, terutama pada:

• Belanja modal tanah yang hanya mencapai 19,51 persen dari target.
• Belanja bangunan, jalan, dan irigasi yang baru terealisasi 86,7 persen dari target.

Menurut DPRD, rendahnya serapan tersebut harus segera diperbaiki karena berpengaruh langsung terhadap kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Pemerintah Daerah harus melakukan perbaikan terhadap serapan anggaran belanja modal khususnya yang berdampak pada pelayanan publik atau masyarakat," kata Joko.

6. Tekan Tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Catatan terakhir berkaitan dengan tingginya SiLPA pada akhir tahun anggaran.

DPRD meminta Pemkab Serang meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran agar alokasi belanja dapat direalisasikan secara optimal sehingga tidak menyisakan SiLPA dalam jumlah besar.

Bupati Serang Siap Tindak Lanjuti

Menanggapi berbagai catatan tersebut, Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, memastikan seluruh rekomendasi DPRD akan segera ditindaklanjuti.

Pemerintah Kabupaten Serang akan memperkuat sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, sekaligus mempercepat proses pengadaan barang dan jasa agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan pada akhir tahun anggaran.

Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan anggaran guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Intinya, kami akan bekerja maksimal, akan mempertahankan Opini WTP, tentu peningkatan kualitas baik perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran kita maksimal," ujar Ratu Rachmatuzakiyah.