"Mengembalikan Ruh APBD sebagai Instrumen Kesejahteraan Masyarakat"

 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejatinya adalah amanah rakyat. Setiap rupiah yang tercantum di dalamnya berasal dari pajak, retribusi, dana transfer pusat, dan berbagai sumber pendapatan yang seharusnya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial.

Namun, idealisme tersebut kerap berbenturan dengan realitas. Di sejumlah daerah, APBD tidak lagi dipandang sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melainkan menjadi "ladang kekuasaan" yang diperebutkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Ketika proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran dikuasai oleh oligarki politik, pejabat korup, maupun jaringan bisnis yang mencari keuntungan, APBD kehilangan fungsi utamanya sebagai alat pemerataan pembangunan.

Yang paling dirugikan bukanlah pemerintah atau para elite, melainkan masyarakat yang setiap hari menggantungkan harapan pada layanan publik yang layak.

Ketika Anggaran Publik Dibajak

Penguasaan APBD oleh kelompok tertentu bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Praktik tersebut umumnya berlangsung melalui mekanisme yang terstruktur dan melibatkan kolaborasi antara oknum eksekutif, legislatif, hingga pihak swasta yang memiliki kepentingan ekonomi.

Salah satu modus yang kerap menjadi sorotan adalah penyalahgunaan dana hibah, bantuan sosial (bansos), maupun alokasi Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD. Dana yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat sering kali dialihkan kepada kelompok masyarakat (Pokmas) bentukan, organisasi yang hanya ada di atas kertas, atau penerima yang memiliki kedekatan politik dengan para pengambil keputusan.

Praktik lain yang tidak kalah merugikan adalah pengaturan proyek pemerintah. Sebelum proses tender dimulai, pemenang sering kali telah ditentukan lebih dahulu. Perusahaan-perusahaan yang memperoleh proyek bukan dipilih karena kompetensi, melainkan karena kedekatan dengan elite kekuasaan. Akibatnya, persaingan usaha menjadi tidak sehat, sementara kualitas pembangunan menjadi korban.

Tidak berhenti di situ, proses penyusunan APBD pun acap kali dilakukan secara tertutup. Minimnya transparansi membuat masyarakat sulit mengetahui bagaimana anggaran disusun, siapa yang menikmati alokasi terbesar, dan apakah setiap program benar-benar menjawab kebutuhan publik. Dalam situasi seperti ini, peluang munculnya "anggaran siluman", mark-up proyek, maupun belanja yang tidak memiliki urgensi menjadi semakin besar.

Korupsi Anggaran Melahirkan Ketidakadilan

Dampak dari pembajakan APBD tidak hanya terlihat pada laporan keuangan, tetapi langsung dirasakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Ketika anggaran kesehatan dipangkas karena sebagian dana dialihkan untuk kepentingan lain, masyarakat miskin kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak. Ketika anggaran pendidikan dikurangi, sekolah-sekolah mengalami kekurangan fasilitas, sementara kualitas pembelajaran terus tertinggal.

Di sisi lain, proyek-proyek infrastruktur yang dibangun dengan praktik mark-up sering kali menghasilkan jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak tahan lama, hingga bangunan publik yang kualitasnya jauh dari standar. Ujungnya bukan hanya kerugian negara, tetapi juga ancaman terhadap keselamatan masyarakat.

Lebih jauh lagi, penguasaan APBD oleh kelompok tertentu memperkuat kemiskinan struktural. Program pemberdayaan UMKM, pelatihan tenaga kerja, pengembangan desa, hingga bantuan bagi kelompok rentan menjadi tidak optimal karena anggarannya berkurang atau salah sasaran. Kesempatan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup akhirnya semakin sempit.

Ironisnya, rakyat tetap menjalankan kewajibannya membayar pajak dan berbagai pungutan daerah. Namun, hasil dari kontribusi tersebut tidak kembali dalam bentuk pelayanan yang berkualitas, melainkan mengalir ke kantong-kantong korupsi dan memperkaya segelintir elite.

Krisis Kepercayaan terhadap Pemerintahan Daerah

Praktik penguasaan APBD bukan hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Ketika warga melihat jalan terus rusak, pelayanan kesehatan memburuk, sekolah kekurangan fasilitas, sementara pejabat hidup semakin mewah, muncul pertanyaan sederhana namun menyakitkan: ke mana sebenarnya uang rakyat itu pergi?

Hilangnya kepercayaan publik merupakan kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan nilai anggaran yang dikorupsi. Tanpa kepercayaan, masyarakat menjadi apatis terhadap pembangunan, enggan berpartisipasi dalam proses demokrasi, bahkan kehilangan keyakinan bahwa pemerintah bekerja untuk kepentingan rakyat.

Mengembalikan APBD kepada Pemiliknya

Sudah saatnya APBD dikembalikan kepada pemilik sebenarnya, yaitu rakyat. Hal itu hanya dapat diwujudkan melalui penyusunan anggaran yang transparan, pengawasan publik yang kuat, sistem pengadaan barang dan jasa yang bersih, serta penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang menyalahgunakan kewenangannya.

Masyarakat juga perlu diberikan ruang yang lebih luas untuk mengawasi proses perencanaan hingga pelaksanaan APBD. Partisipasi publik bukan sekadar formalitas dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), tetapi harus menjadi mekanisme nyata untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

APBD bukan milik kepala daerah, bukan pula milik DPRD, partai politik, atau kelompok bisnis tertentu. APBD adalah uang rakyat yang harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan.

Ketika anggaran daerah dikuasai oleh segelintir elite, yang hilang bukan hanya miliaran rupiah dari kas daerah. Yang ikut hilang adalah kesempatan anak-anak memperoleh pendidikan yang layak, hak masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang baik, peluang pelaku usaha kecil untuk berkembang, serta harapan masyarakat terhadap masa depan daerahnya.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah APBD bukanlah seberapa besar nilai anggarannya, melainkan seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Sebab setiap rupiah yang diselewengkan bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, tetapi hak rakyat yang telah dirampas.

Oleh Jefri Sungkawa  Ketua Kebijakan Publik BEM Jakarta