Prabowo Tegaskan Berantas Akal-akalan Pengadaan Barang, Soroti Dugaan Kebocoran Keuangan Negara Rp1.000 Triliun

 

 

JAKARTA KONTAK BANTEN Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik manipulasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dinilai menjadi salah satu penyebab kebocoran keuangan negara. Hal itu disampaikan saat menghadiri Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026) malam.

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti dugaan kebocoran keuangan negara yang disebut mencapai sekitar Rp1.000 triliun. Menurutnya, salah satu sumber persoalan berasal dari praktik penggelembungan harga atau mark-up dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah.

Presiden menilai persoalan tersebut harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar pengelolaan anggaran negara lebih efisien dan akuntabel.

Prabowo: Akal-akalan Pengadaan Harus Dihentikan

Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan lagi memberikan ruang bagi praktik-praktik yang menyebabkan pemborosan anggaran negara.

"Saya mau tutup ini akal-akalan dari banyak pihak. Ya kita harus introspeksi. Kita sudah tahu, ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun di daerah semua sudah tahu apa yang terjadi. Benar kan?" ujar Prabowo dalam pidatonya.

Menurut Presiden, upaya menutup celah penyimpangan anggaran menjadi bagian penting dari reformasi tata kelola pemerintahan agar belanja negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dorong Pengelolaan Anggaran Lebih Efisien

Prabowo menekankan bahwa seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap sistem pengadaan barang dan jasa agar lebih transparan, efektif, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Ia berharap langkah tersebut mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara sekaligus mengoptimalkan penggunaan anggaran pembangunan.

Dengan pengawasan yang lebih ketat, pemerintah menargetkan setiap rupiah anggaran negara dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Reformasi Pengadaan Jadi Prioritas

Komitmen Presiden dalam memberantas manipulasi pengadaan barang dinilai menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Melalui perbaikan sistem pengadaan dan pengawasan anggaran, pemerintah berharap potensi kebocoran keuangan negara dapat ditekan sehingga belanja publik lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.