HUT RI ke-81, Mahasiswa dan Kontak Banten Soroti Keadilan Ekonomi dan APBD Berkeadilan

 

SERANG – KONTAK BANTEN – Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi mahasiswa dan media untuk membuka ruang diskusi mengenai makna kemerdekaan ekonomi masyarakat Banten.

Melalui diskusi publik Mahasiswa & Kontak Banten, tema “Mahasiswa Merdeka Ekonomi ketika APBD Berkeadilan untuk Masyarakat” diangkat sebagai respons kritis terhadap persoalan ketimpangan sosial, pengangguran, pemerataan pembangunan dan tata kelola anggaran daerah.

Di tengah meningkatnya investasi dan pertumbuhan kawasan industri di Banten, pembangunan ekonomi dinilai harus memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. APBD tidak boleh hanya menjadi angka dalam dokumen pemerintah, tetapi harus mampu menjadi instrumen untuk menghadirkan kesejahteraan.

1. APBD Harus Kembali kepada Rakyat

Salah satu pokok diskusi adalah mengenai hakikat APBD sebagai uang publik.

APBD bukan milik kepala daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Anggaran daerah harus digunakan untuk kepentingan masyarakat melalui program yang benar-benar memberikan manfaat.

Prioritas anggaran perlu diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti:

• Pemerataan infrastruktur;
• Peningkatan layanan kesehatan;
• Pendidikan yang inklusif;
• Pengentasan kemiskinan;
• Penciptaan lapangan kerja;
• Pemberdayaan UMKM; dan
• Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keadilan anggaran harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan hanya dari tingginya serapan anggaran.

2. Transparansi APBD Menjadi Kunci

Mahasiswa dan masyarakat juga perlu mendapatkan akses terhadap informasi mengenai pengelolaan APBD.

Transparansi diperlukan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi program.

Potensi pemborosan, anggaran yang tidak tepat sasaran, kegiatan yang tidak memberikan manfaat optimal, maupun dugaan penyimpangan harus menjadi perhatian bersama.

Mahasiswa dapat mengambil peran sebagai kelompok kritis yang melakukan kajian dan pengawasan terhadap kebijakan publik berdasarkan data.

3. Mahasiswa Harus Merdeka Secara Ekonomi

Kemerdekaan mahasiswa tidak cukup hanya dimaknai sebagai kebebasan menyampaikan pendapat.

Mahasiswa juga perlu memiliki kemampuan untuk mandiri secara ekonomi sebelum menyelesaikan pendidikan.

Karena itu, penguasaan keterampilan seperti ekonomi kreatif, kewirausahaan digital, teknologi, pemasaran digital dan literasi keuangan menjadi penting.

Mahasiswa harus didorong untuk tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan.

4. Akses Modal dan Beasiswa Harus Diperluas

Pemerintah daerah dapat memperkuat program pemberdayaan ekonomi mahasiswa dan pemuda melalui akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan dan pendampingan usaha.

Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) juga perlu didorong agar manfaatnya dapat menjangkau pelaku usaha mikro dari kalangan mahasiswa dan pemuda.

Selain itu, program beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu harus diberikan secara tepat sasaran.

Pendidikan tinggi tidak boleh menjadi kemewahan yang hanya dapat dinikmati kelompok tertentu. Beasiswa harus menjadi salah satu instrumen untuk memutus rantai kemiskinan dan menciptakan sumber daya manusia Banten yang unggul.

5. Industri Besar, Mengapa Pengangguran Masih Menjadi Persoalan?

Banten memiliki kawasan industri besar di Cilegon, Serang dan Tangerang. Nilai investasi yang besar seharusnya memberikan dampak terhadap masyarakat lokal.

Namun, muncul pertanyaan penting yang perlu dijawab:

Jika kawasan industri terus berkembang, mengapa sebagian masyarakat lokal masih kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak?

Persoalan penyerapan tenaga kerja lokal, kesesuaian kompetensi, akses informasi pekerjaan dan dugaan praktik percaloan tenaga kerja menjadi isu yang perlu dibahas secara terbuka.

Kondisi tersebut menggambarkan sebuah ironi: daerah memiliki sumber daya ekonomi yang besar, tetapi sebagian masyarakat belum merasakan manfaatnya secara optimal.

6. Mengatasi Krisis Lapangan Kerja Formal

Penyerapan tenaga kerja formal menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan ekonomi.

Ketika sektor formal tidak mampu menyerap tenaga kerja secara optimal, masyarakat terpaksa bergantung pada sektor informal yang umumnya memiliki tingkat kepastian pendapatan dan perlindungan kerja yang lebih rendah.

Mahasiswa dan organisasi kepemudaan perlu dilibatkan dalam perumusan solusi ketenagakerjaan, khususnya dalam menyiapkan kompetensi generasi muda agar sesuai dengan kebutuhan industri.

7. Banten Utara dan Selatan Harus Mendapatkan Keadilan Pembangunan

Pembangunan Banten juga menghadapi persoalan ketimpangan antarwilayah.

Kawasan Banten Utara berkembang pesat dengan aktivitas industri, perdagangan dan perkotaan. Sementara itu, wilayah Banten Selatan seperti Lebak dan Pandeglang masih menghadapi tantangan pembangunan dan keterbatasan akses ekonomi.

APBD harus menjadi instrumen untuk memperkecil kesenjangan tersebut.

Pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi pada wilayah yang sudah maju, tetapi harus mampu membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat di seluruh wilayah Banten.

8. Mahasiswa, Media dan Pemerintah Harus Berdialog

Diskusi publik ini juga mendorong terciptanya ruang dialog antara pemerintah dan mahasiswa.

Program seperti “Merdeka Bicara” dapat dikembangkan menjadi wadah komunikasi dua arah yang mempertemukan pemerintah daerah, Forkopimda, akademisi, organisasi mahasiswa, dunia usaha dan masyarakat.

Mahasiswa tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang mengkritik pemerintah, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam memberikan gagasan dan solusi.

Sementara media seperti Kontak Banten dapat menjadi ruang publik untuk menyampaikan informasi, kritik, aspirasi dan gagasan pembangunan kepada masyarakat.

9. Kebijakan Harus Berbasis Data

Pembangunan ekonomi Banten membutuhkan kebijakan yang didasarkan pada data nyata.

Perguruan tinggi dapat memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan Kanwil DJPb Provinsi Banten dalam melakukan kajian ekonomi dan kebijakan fiskal daerah.

Mahasiswa juga dapat dilibatkan dalam riset mengenai:

• Kemiskinan;
• Pengangguran;
• Ketimpangan wilayah;
• Efektivitas APBD;
• Penyerapan tenaga kerja lokal;
• Perkembangan UMKM; dan
• Dampak investasi terhadap masyarakat.

10. Rekomendasi Diskusi

Dari diskusi publik mahasiswa dan Kontak Banten, sejumlah agenda dapat menjadi rekomendasi bersama:

Pertama, memperkuat transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBD.

Kedua, memastikan anggaran daerah memprioritaskan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, memperluas akses mahasiswa dan pemuda terhadap pendidikan, pelatihan, permodalan dan kewirausahaan.

Keempat, memastikan investasi memberikan dampak nyata terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.

Kelima, mempercepat pemerataan pembangunan antara Banten Utara dan Banten Selatan.

Keenam, memperkuat kolaborasi pemerintah, mahasiswa, akademisi, dunia usaha dan media dalam mengawal kebijakan pembangunan.

Ketujuh, menjadikan data dan kajian akademis sebagai dasar dalam menentukan kebijakan fiskal daerah.

Penutup

Diskusi publik Mahasiswa & Kontak Banten menegaskan bahwa kemerdekaan ekonomi tidak hanya berbicara mengenai pertumbuhan investasi atau besarnya APBD.

Kemerdekaan ekonomi berarti masyarakat memiliki akses yang adil terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, modal, infrastruktur dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup.

Karena itu, APBD harus berkeadilan, investasi harus menciptakan manfaat bagi rakyat, dan mahasiswa harus menjadi generasi yang kritis sekaligus mandiri secara ekonomi.

“APBD Berkeadilan, Mahasiswa Berdaya, Ekonomi Rakyat Merdeka.”

KONTAK BANTEN – MERDEKA BICARA, MENGAWAL BANTEN.

ANA FAHRUDIN Ketua Kebijakan Publik LINTAS MAHASISWA JAKARTA