Jembatan Ambruk di Panimbang Pandeglang Butuh Anggaran Rp2,2 Miliar untuk Dibangun Kembali

 

PANDEGLANG KONTAK BANTEN – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang memperkirakan pembangunan kembali jembatan ambruk di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, membutuhkan anggaran sekitar Rp2,2 miliar.

Jembatan tersebut sebelumnya ambruk total setelah bagian konstruksinya terperosok akibat dilintasi kendaraan berat pengangkut material pasir. Kondisi ini membuat akses warga yang menggunakan jembatan tersebut terputus.

Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Pandeglang, Andrian Wisudawan, mengatakan kebutuhan anggaran sekitar Rp2,2 miliar tersebut dihitung untuk pembangunan dengan konstruksi sederhana namun tetap memenuhi aspek keamanan.

"Dengan konstruksi sederhana, anggarannya sekitar Rp2,2 miliar," ujar Andrian Wisudawan, Rabu (26/8/2026).

Andrian memastikan pembangunan jembatan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Namun, sebelum pembangunan dilakukan, DPUPR harus menyelesaikan tahapan inventarisasi dan menyusun perencanaan teknis.

Berdasarkan data DPUPR, jembatan memiliki panjang sekitar 25 meter dan lebar 2,5 meter. Jembatan tersebut dibangun pada 2017 melalui program Bantuan Presiden (Banpres).

"Berdasarkan info yang didapat, bangunan dibangun tahun 2017 lewat Banpres, dan harus mulai dari perencanaan. Saat ini kita inventarisir dulu," katanya.

DPUPR Pandeglang selanjutnya akan melakukan pendataan kondisi di lapangan sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan teknis pembangunan jembatan baru.

Penanganan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan hasil perencanaan, kondisi konstruksi, serta ketersediaan anggaran pemerintah daerah.

Akses 42 KK Terputus

Ambruknya jembatan tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat Desa Mekarsari. Jalur yang sebelumnya menjadi akses utama warga kini tidak dapat digunakan untuk mobilitas sehari-hari.

Sedikitnya 42 kepala keluarga (KK) terdampak akibat terputusnya akses tersebut. Warga mengalami kesulitan untuk bepergian, bekerja, maupun menjalankan aktivitas ekonomi di luar perkampungan.

Akses pendidikan juga ikut terdampak. Anak-anak sekolah harus menghadapi kendala perjalanan akibat jalur penyeberangan yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas mereka tidak lagi bisa dilalui.

Warga berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah konkret, baik melalui pembangunan jembatan darurat maupun pembangunan jembatan permanen.

Masyarakat menilai keberadaan jembatan sangat penting untuk memulihkan mobilitas warga sekaligus menggerakkan kembali aktivitas ekonomi yang sempat terganggu akibat ambruknya infrastruktur tersebut.(BG)