Mendagri Tito Bahas Rekonstruksi Rumah Warga Terdampak Gempa NTT

 

Mendagri Tito Bahas Rekonstruksi Rumah Warga Terdampak Gempa NTT

 

JAKARTA, KONTAK BANTEN — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membahas penanganan rumah warga yang rusak akibat gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat bersama Menteri PKP di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (20/8/2026). Penanganan rumah terdampak akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga pengembang perumahan.

“Nah, khusus untuk masalah perumahan, ya kita selain dari BNPB, kemudian dari PKP, [bisa dibantu] dengan Bapak-Bapak [developer] sekalian,” kata Tito.

Rumah Rusak Didata Berdasarkan Tingkat Kerusakan

Tito mengatakan pemerintah saat ini fokus melakukan pendataan secara presisi terhadap rumah warga yang terdampak gempa.

Rumah yang mengalami kerusakan akan diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yakni rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat.

Pendataan dilakukan secara by name by address dengan melibatkan kepala desa, camat, hingga Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah.

Pemerintah juga akan menggunakan petunjuk teknis BNPB untuk menentukan kategori tingkat kerusakan setiap bangunan.

“Nah, sekarang inilah time untuk pendataan. Meskipun nanti akan berkembang, karena yang tadi, yang tadinya rusak ringan jadi sekarang sedang atau berat jadinya, karena tambahan susulan. Jadi pendataan ini betul-betul upayakan memanfaatkan kepala desa ya, camat, dan by name by address,” ungkap Tito.

Rekonstruksi Dilakukan Setelah Kondisi Stabil

Tito menyebut sekitar delapan kabupaten di NTT terdampak gempa. Kerusakan tidak hanya terjadi pada rumah warga, tetapi juga gedung pemerintahan, sekolah, jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya.

Untuk pembangunan kembali rumah warga, pemerintah berencana menggunakan skema in situ, yaitu membangun atau memperbaiki rumah di lokasi atau lahan tempat rumah tersebut sebelumnya berdiri.

Namun, rekonstruksi belum dapat dilakukan dalam waktu dekat karena sejumlah wilayah masih mengalami guncangan susulan.

“Kalau perbaikan rumah pun tidak bisa dilakukan sekarang, karena masih dalam kondisi goncang. Nanti mungkin setelah dia stabil, baru kemudian bisa dilakukan rekonstruksi,” tuturnya.

Setelah kondisi dinyatakan stabil, pembangunan kembali rumah warga akan dilakukan melalui dukungan lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BNPB, dan pihak pengembang.

Kebutuhan Pengungsi Jadi Prioritas

Selain penanganan rumah, Tito menegaskan pemerintah harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat yang masih tinggal di tenda pengungsian tetap terpenuhi.

Kebutuhan tersebut meliputi makanan, minuman, tenda, pakaian, selimut, hingga obat-obatan.

Pemerintah juga perlu mengantisipasi kebutuhan para pengungsi selama tiga hingga empat minggu ke depan, mengingat proses pemulihan membutuhkan waktu.

Di sisi lain, akses menuju sejumlah wilayah terdampak mulai membaik. Tito mengatakan sebagian besar jalur darat yang sebelumnya terkendala kini sudah kembali terbuka sehingga distribusi bantuan dapat dilakukan lebih cepat.

“Untuk pintu-pintu masuk, selain jalan-jalan darat tadi, sudah hampir semua terbuka, sehingga mobilitas orang, maupun barang, bantuan, lebih cepat masuk,” tandasnya.

Libatkan Pemerintah dan Pengembang

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI), serta perwakilan sejumlah perusahaan pengembang properti.

Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BNPB, dan sektor swasta diharapkan dapat mempercepat penanganan rumah warga terdampak sekaligus memastikan proses rekonstruksi berjalan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Sumber: Puspen Kemendagri