SERANG KONTAK BANTEN– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memprioritaskan peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) yang berintegritas dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, penyusunan KUA-PPAS 2027 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Tema yang diusung adalah peningkatan daya saing SDM berintegritas serta penguatan integrasi ekonomi domestik dan global yang diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Penyusunan ini bertujuan menyesuaikan kerangka ekonomi makro daerah agar sesuai dengan kondisi terkini, seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi, sehingga asumsi dasar penyusunan APBD 2027 menjadi lebih rasional, realistis, dan akuntabel,” kata Andra seusai Rapat Paripurna Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Provinsi Banten.
Prioritas Diselaraskan dengan Kebijakan Nasional
Andra menjelaskan, terdapat sejumlah poin utama dalam pembahasan KUA-PPAS 2027. Salah satunya memastikan prioritas pembangunan Banten selaras dengan prioritas nasional.
Langkah tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
Pemprov Banten juga memastikan pemenuhan berbagai belanja wajib dalam penyusunan APBD 2027.
Belanja Wajib Jadi Perhatian
Sejumlah alokasi anggaran yang menjadi perhatian antara lain:
- Anggaran pendidikan minimal 20 persen.
- Belanja pegawai maksimal 30 persen.
- Pendidikan dan pelatihan ASN minimal 0,34 persen.
- Fungsi pengawasan minimal 0,60 persen.
- Belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen.
Selain memenuhi belanja wajib, anggaran 2027 juga diarahkan untuk mendukung program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.
Program tersebut meliputi Banten Bagus, Banten Cerdas, Banten Indah, Banten Kuat, Banten Makmur, Banten Melayani, Banten Ramah, dan Banten Sehat.
Masukan DPRD Akan Ditindaklanjuti
Andra turut mengapresiasi pimpinan, anggota, dan Badan Anggaran DPRD Banten yang telah membahas KUA-PPAS 2027 hingga tahap penandatanganan nota kesepakatan.
Ia memastikan berbagai masukan dan saran strategis dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan program kerja Pemprov Banten.
“Masukan, saran, serta beberapa catatan penting yang tertuang dalam berita acara akan kami tindak lanjuti guna peningkatan kualitas pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2027,” ujarnya.(TIM ONE)

.gif)