Pendidikan Gratis dari TK hingga PTN Mulai Disiapkan, Pemerintah Hitung Kebutuhan Anggaran

 

Presiden Prabowo rapat dengan Menteri di Istana. Foto : Ist

JAKARTA KONTAK BANTEN  — Pemerintah mulai serius menyiapkan kebijakan pendidikan gratis mulai dari taman kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi negeri (PTN).

Rencana tersebut dibahas Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas kebutuhan anggaran, skema pembiayaan, hingga tahapan penerapan pendidikan gratis. Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengatakan, rapat terbatas tersebut secara khusus membahas langkah pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.

“Bapak Presiden memimpin rapat terbatas tentang pendidikan,” ujar Pratikno.

Pendidikan Gratis Dimulai dari TK

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan, pendidikan gratis menjadi salah satu fokus utama yang dibahas dalam rapat tersebut.

Menurut Mu’ti, kebijakan tersebut akan diarahkan terutama untuk pendidikan dasar dan menengah, bahkan mulai dari jenjang taman kanak-kanak.

“Ini juga akan dimulai dari taman kanak-kanak. Itu yang perlu kami tekankan,” kata Mu’ti.

Pemerintah juga akan mengoptimalkan berbagai instrumen pembiayaan pendidikan yang selama ini telah berjalan, termasuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Madrasah dan Pesantren Masuk Pembahasan

Kebijakan pendidikan gratis juga mencakup lembaga pendidikan keagamaan.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, pembahasan pendidikan gratis mencakup madrasah, termasuk madrasah negeri.

Selain itu, pemerintah memperkuat dukungan terhadap pendidikan keagamaan dan pondok pesantren.

Nasaruddin menyebut Presiden Prabowo telah menerbitkan surat keputusan terkait pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama.

“Ini untuk mewadahi secara khusus pondok pesantren yang dikenal dengan Ditjen Pesantren,” ujarnya.

Pendidikan Gratis PTN Masih Dihitung

Sementara itu, rencana menggratiskan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN) masih dalam tahap penghitungan.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah sedang menghitung kebutuhan anggaran untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Penghitungan mencakup pendapatan PTN yang selama ini bersumber dari Uang Kuliah Tunggal (UKT), jalur mandiri, serta berbagai sumber penerimaan lainnya.

“Beberapa hitungan sudah kita lakukan,” kata Brian.

Untuk mematangkan rencana tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan pembentukan tim khusus yang dipimpin Pratikno.

Tim tersebut akan mengkaji kebutuhan anggaran, skema pembiayaan, serta tahapan pelaksanaan pendidikan tinggi gratis.

Brian menargetkan kajian tersebut dapat menghasilkan perhitungan yang lebih matang dalam waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan.

“Sehingga keinginan dan arahan Bapak Presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan,” ujarnya.

Prabowo Sebelumnya Nyatakan Pendidikan Negeri Harus Gratis

Rencana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri sebelumnya disampaikan Prabowo saat menghadiri HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di JCC, Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Prabowo mendapat keluhan mengenai mahalnya biaya pendidikan.

Saat itu, Prabowo menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas kebijakan pendidikan gratis.

“Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” kata Prabowo.

Pengelolaan Anggaran PTN Jadi Perhatian

Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini menilai rencana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri dapat diwujudkan. Namun, khusus pendidikan tinggi, pemerintah perlu menata kembali pola pembiayaan PTN.

Didik mengusulkan efisiensi dan right sizing dalam pengelolaan perguruan tinggi negeri agar anggaran negara dapat digunakan secara optimal untuk membiayai operasional PTN.

Menurut dia, pembiayaan pendidikan tinggi juga dapat melibatkan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta (PTS).

Untuk PTN, ia mengusulkan adanya prioritas bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu dengan mempertimbangkan kemampuan akademik serta prinsip meritokrasi.

Dengan demikian, rencana pendidikan gratis dari TK hingga PTN kini memasuki tahap penghitungan kebutuhan anggaran dan penyusunan skema. Pemerintah masih perlu mematangkan mekanisme pembiayaan sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara lebih luas.(tim0