JAKARTA, KONTAK BANTEN — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta penyaluran bantuan sosial (bansos) dan pelaksanaan operasi pasar dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi kenaikan permintaan bahan pangan, menjaga daya beli masyarakat, serta menekan potensi inflasi selama periode libur akhir tahun.
Arahan itu disampaikan Tito dalam konferensi pers seusai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan Tingkat Menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Tito menjelaskan, peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas konsumsi menjelang perayaan Natal serta Tahun Baru berpotensi memberikan tekanan terhadap harga berbagai kebutuhan, terutama makanan dan minuman.
“Nanti demand pasti akan tinggi terutama makanan [dan] minuman, karena ada liburan akhir tahun, ada Natal, ada tahun baru, ada perjalanan mobilitas masyarakat akan tinggi,” ujarnya.
Penyaluran Bansos untuk Menjaga Daya Beli
Menurut Tito, penyaluran bansos menjadi salah satu langkah yang perlu diperkuat untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok di tengah potensi kenaikan harga pangan.
Ia menegaskan, dukungan bantuan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah (Pemda) juga didorong berperan aktif melalui program bantuan sosial sesuai kemampuan anggaran dan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.
“Karena mereka (Pemda) juga memiliki kemampuan, punya kemampuan untuk memberikan bantuan sosial,” katanya.
Melalui langkah tersebut, pemerintah diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok yang rentan terhadap perubahan harga kebutuhan pokok.
Selain bantuan sosial, pengendalian harga juga perlu dilakukan melalui pemantauan pasokan dan distribusi pangan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama periode Nataru.
Operasi Pasar Harus Tepat Sasaran
Tito juga meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, dan pihak terkait lainnya memastikan operasi pasar berjalan secara berkelanjutan dan tepat sasaran.
Menurutnya, pelaksanaan operasi pasar perlu didasarkan pada data mengenai daerah yang mengalami tekanan harga serta jenis komoditas yang membutuhkan intervensi.
Dengan pendekatan tersebut, operasi pasar diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan bahan pangan sekaligus mengendalikan kenaikan harga di wilayah yang membutuhkan.
“Datanya clear di kabupaten mana saja itu lengkap kita memiliki data, saya sampaikan. Dan komoditasnya apa saja yang perlu dilakukan operasi pasar di tempat itu,” ujar Tito.
Ia menekankan bahwa intervensi pemerintah harus disesuaikan dengan kondisi setiap daerah. Dengan demikian, penyaluran pasokan pangan dapat difokuskan pada wilayah dan komoditas yang paling membutuhkan penanganan.
Dorong Subsidi Listrik, BBM, dan Angkutan Udara
Selain bansos dan operasi pasar, Mendagri mendorong pemerintah mempertimbangkan pemberian subsidi untuk membantu menahan tekanan inflasi pada Desember 2026.
Beberapa langkah yang disoroti meliputi subsidi listrik, penambahan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, serta subsidi angkutan udara.
Menurut Tito, tingginya mobilitas masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru berpotensi meningkatkan biaya perjalanan. Jika tidak diantisipasi, kenaikan biaya transportasi dapat menambah tekanan terhadap pengeluaran masyarakat dan inflasi.
Karena itu, ia meminta Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan maskapai penerbangan untuk menjaga tarif tetap wajar ketika permintaan perjalanan meningkat.
Tito juga mengingatkan pelaku usaha penerbangan agar tidak semata-mata mengejar keuntungan maksimal di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk bepergian.
“Mohonlah jangan sampai mengambil harganya harga paling tinggi acuannya keuntungan kan tetap ada tetapi jangan ambil keuntungan maksimal supaya tidak berpengaruh kepada inflasi,” tegasnya.
Pemerintah Perkuat Koordinasi Menjelang Nataru
Rakortas Pangan Tingkat Menteri tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Pertemuan itu turut dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga terkait.
Koordinasi lintas kementerian dan lembaga diperlukan untuk memastikan kebijakan pengendalian harga, ketersediaan pasokan, bantuan sosial, dan dukungan transportasi berjalan selaras.
Menjelang Nataru 2026–2027, pemerintah diharapkan dapat mengantisipasi potensi gejolak harga sejak dini melalui pemantauan kondisi pangan, intervensi yang tepat sasaran, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah.
Upaya tersebut menjadi bagian penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang wajar selama libur akhir tahun.(TIM0

.gif)