Pesan Presiden Prabowo untuk Kepala Bakom: Jangan Cuma Bicara, Dengarkan Suara Masyarakat

 

Presiden Prabowo saat berbincang dengan Kepala Bakom Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono. Foto : Ist

 

JAKARTA, KONTAK BANTEN — Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus kepada Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono.

Prabowo meminta jajaran Bakom tidak hanya bertugas menyampaikan program dan keberhasilan pemerintah kepada masyarakat. Bakom juga diminta aktif mendengar keluhan, masukan, serta kritik dari masyarakat dan menyampaikannya kepada pemerintah.

Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat memanggil Syahganda dan Fadli ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (4/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Pertemuan itu juga diperlihatkan melalui unggahan akun resmi Instagram Sekretariat Kabinet yang menampilkan Prabowo berdiskusi dengan dua pimpinan Bakom yang baru.

Teddy mengatakan, Presiden berdiskusi mengenai penguatan peran Bakom dalam menyampaikan program pemerintah, hasil kerja, serta manfaat berbagai kebijakan kepada masyarakat.

Namun, Prabowo menekankan bahwa komunikasi pemerintah harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami publik.

“Presiden meminta Bakom membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat,” ujar Teddy dalam keterangannya, Senin (5/10/2026).

Menurut Teddy, tugas Bakom tidak berhenti pada penyampaian capaian pemerintah. Lembaga tersebut juga harus mampu menjelaskan latar belakang dan pemikiran yang mendasari setiap kebijakan Presiden.

“Juga agar mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden,” tuturnya.

Dengan pola komunikasi dua arah tersebut, Bakom diharapkan mampu membangun hubungan yang lebih terbuka dan dialogis antara pemerintah, media, dan masyarakat.

Teddy menilai komunikasi yang baik diperlukan agar kebijakan serta pemikiran Presiden dapat dipahami masyarakat secara utuh. Pada saat yang sama, aspirasi masyarakat juga tidak berhenti menjadi percakapan di ruang publik, tetapi benar-benar sampai kepada pemerintah.

“Sekaligus memastikan suara dan aspirasi masyarakat dapat didengar oleh Pemerintah,” tegas Teddy.

Bakom Diminta Jadi Instrumen Persatuan Nasional

Sebelumnya, seusai dilantik sebagai Kepala Bakom, Syahganda mengungkapkan bahwa Prabowo juga memberikan pesan agar lembaga tersebut menjadi instrumen untuk memperkuat persatuan nasional.

“Bagaimana caranya komunikasi ini menjadi alat persatuan nasional,” kata Syahganda di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Menurut Syahganda, salah satu tantangan Bakom adalah menjelaskan gagasan dan pemikiran yang menjadi dasar setiap kebijakan Presiden kepada masyarakat.

“Pikiran-pikiran beliau adalah pikiran-pikiran konstitusional. Dan itu penting sampai rakyat tahu semua,” ujarnya.

Selain itu, Bakom akan memberikan perhatian terhadap perkembangan algoritma dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang semakin memengaruhi ruang komunikasi publik.

Syahganda menilai perkembangan teknologi menjadi tantangan baru karena informasi mengenai kebijakan pemerintah dapat mengalami distorsi akibat penggunaan AI.

“Dengan kehadiran saya dan Pak Fadli Tri Hartono, kita akan mengombinasikan dengan teknologi yang berkembang sekarang ini,” katanya.

Komunikasi Pemerintah Jangan Menunggu Polemik

Pendiri GREAT Institute Abdullah Rasyid menilai pertemuan khusus Prabowo dengan pimpinan Bakom yang baru memberikan arah yang cukup jelas bagi lembaga tersebut.

Menurut Abdullah, pesan Presiden agar komunikasi pemerintah menggunakan bahasa sederhana, menjelaskan alasan di balik sebuah kebijakan, sekaligus mendengar kritik masyarakat harus menjadi pedoman kerja Bakom.

Sebab, pemerintah bisa saja telah bekerja keras menjalankan berbagai program. Namun, masyarakat belum tentu memahami arah, tujuan, serta manfaat dari kebijakan tersebut.

“Kebijakan diumumkan, anggaran disiapkan, program dijalankan. Namun, pertanyaan sederhana sering tertinggal, mengapa kebijakan itu diperlukan, siapa yang memperoleh manfaat, dan kapan hasilnya bisa dirasakan?” ujar Abdullah.

Ia mengatakan keterlambatan penjelasan pemerintah dapat membuat ruang publik lebih dahulu dipenuhi dugaan, keresahan, dan kecemasan.

“Ketika jawaban terlambat datang, dugaan dan kecemasan lebih dahulu mengisi percakapan publik,” katanya.

Menurut Abdullah, masyarakat membutuhkan penjelasan agar dapat memahami setiap keputusan pemerintah. Sebaliknya, Presiden juga membutuhkan gambaran yang jujur mengenai kondisi serta persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dalam posisi tersebut, Bakom dinilai memiliki peran strategis sebagai penghubung dua arah. Bakom bukan hanya menyampaikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga membawa suara masyarakat ke meja pengambil keputusan.

Abdullah menilai penunjukan Syahganda sebagai Kepala Bakom menjadi momentum untuk membenahi pola komunikasi pemerintah.

Pengalaman Syahganda dalam aktivisme dan perdebatan publik dinilai dapat membantu Bakom menjangkau kelompok masyarakat yang lebih beragam.

Namun, pembenahan komunikasi pemerintah dinilai perlu dilakukan sejak kebijakan mulai dirumuskan. Jangan sampai komunikasi baru disiapkan setelah persoalan berkembang menjadi polemik.

“Jika penjelasan baru disiapkan setelah masalah meledak, pejabat akan terus mengejar kegaduhan, sementara warga menunggu kepastian,” ujarnya.

Karena itu, Bakom dinilai perlu melakukan orkestrasi komunikasi secara lebih terencana. Mulai dari memastikan siapa yang menjelaskan suatu kebijakan, sumber data yang digunakan, hingga siapa yang bertanggung jawab memberikan jawaban ketika muncul persoalan di tengah masyarakat.

Dengan demikian, komunikasi pemerintah diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai sarana menyampaikan capaian, tetapi juga menjadi ruang dialog yang memungkinkan pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara langsung.(tim)