Presiden PKS Almuzzammil Yusuf (AMY), Kecam Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Prabowo

 

 

JAKARTA, KONTAK BANTEN — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf (AMY), mengecam dugaan tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara lainnya. Ia menilai tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius karena berkaitan dengan keamanan negara, penegakan hukum, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

Dalam keterangannya, Rabu (4/11/2026), Almuzzammil menegaskan bahwa penyadapan oleh aparat negara tidak boleh dilakukan di luar ketentuan hukum. Menurutnya, setiap penggunaan kewenangan dan instrumen negara harus berlandaskan konstitusi serta peraturan perundang-undangan.

“PKS mengutuk keras dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia. Tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan aparat negara untuk melakukan penyadapan di luar ketentuan hukum. Penggunaan instrumen negara harus senantiasa tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Apresiasi Penanganan Polri

Almuzzammil juga mengapresiasi langkah Polri dalam mengungkap dan menangani perkara tersebut. Ia menilai proses penegakan hukum yang profesional penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Ia meminta agar siapa pun yang terbukti terlibat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa memandang jabatan maupun kedudukannya.

“Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.

Perlindungan Privasi Masyarakat Harus Diperhatikan

Menurut Almuzzammil, dugaan penyadapan ilegal tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan keamanan Presiden dan pejabat negara. Kasus tersebut juga menyangkut perlindungan privasi serta keamanan komunikasi seluruh masyarakat.

Ia mempertanyakan jaminan negara terhadap keamanan komunikasi warga apabila komunikasi kepala negara saja diduga dapat menjadi sasaran penyadapan ilegal.

“Jika komunikasi seorang Presiden saja dapat menjadi sasaran penyadapan ilegal, tentu publik patut bertanya bagaimana negara menjamin keamanan komunikasi dan perlindungan privasi masyarakat,” katanya.

Almuzzammil menyebut informasi yang disampaikan dalam konferensi pers pemerintah menunjukkan bahwa sasaran penyadapan diduga tidak terbatas pada Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pejabat negara, pimpinan partai politik, hingga pimpinan organisasi kemasyarakatan juga disebut menjadi sasaran.

Menurutnya, luasnya sasaran tersebut perlu menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power.

Ia bahkan menilai perkara tersebut memiliki skala besar karena melibatkan sejumlah pihak dan menyasar tokoh-tokoh penting di Indonesia. Namun, penilaian mengenai skala kasus itu merupakan pandangan yang disampaikan Almuzzammil.

PKS Dorong DPR dan Pemerintah Susun Regulasi Pengawasan

Selain meminta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti terlibat, Almuzzammil mendorong DPR dan Pemerintah segera memperkuat regulasi mengenai penggunaan alat penyadapan oleh lembaga negara.

Menurutnya, lembaga yang memiliki kewenangan resmi melakukan penyadapan harus memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, termasuk mekanisme pengawasan terhadap penggunaan perangkat tersebut.

“Selain penindakan hukum yang tegas terhadap para pelaku, penting dan mendesak bagi DPR dan Pemerintah untuk membuat regulasi yang mengatur standar operasional prosedur (SOP) pengawasan penggunaan alat penyadapan di berbagai lembaga negara yang memiliki kewenangan resmi melakukan penyadapan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pengawasan yang ketat diperlukan agar kewenangan penyadapan tidak disalahgunakan dan tetap berjalan sesuai hukum.

“Harus ada mekanisme pengawasan yang ketat agar penyalahgunaan wewenang seperti ini tidak terulang,” imbuhnya.

PKS, melalui pernyataan Almuzzammil, menekankan dua hal dalam penanganan perkara tersebut, yakni penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dan pembenahan aturan agar penggunaan kewenangan penyadapan oleh lembaga negara dapat diawasi secara transparan dan akuntabel. (TIM