UMP Banten 2018 Ditetapkan Rp 2.099.385

SERANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim telah menandatangani Surat Keputusan (SK) tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018. Ada kenaikan Rp 168.205 dari semula UMP 2017 sebesar Rp 1.931.180 menjadi Rp 2.099.385. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten, Al Hamidi mengatakan, SK UMP 2018 diteken Gubernur, Senin (30/10/2017).

Ia menjelaskan, besaran UMP 2018 sesuai dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja yang menetapkan kenaikan UMP 2018 sebesar 8,71 persen dengan mengacu pada PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. “Jadi nilai UMP 2018 rumusnya dihitung dari besaran UMP 2017 ditambah nilai UMP 2017 dikali 8,71 persen. Maka hasilnya UMP 2018,” ujar Al Hamidi kepada wartawan, Selasa (31/10).

Ia menjelaskan, besaran UMP tersebut telah disepakati melalui rapat Dewan Pengupahan Banten yang terdiri dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Pemprov Banten, perwakilan serikat dan akademisi.
Menurutnya, dalam rapat tersebut sempat terjadi perdebatan karena adanya perbedaan pendapat antara serikat butuh dengan dewan pengupahan.

“Waktu rapat banyak perdebatan, serikat minta UMP di angka Rp 2,3 juta. Sebenarnya bisa di angka itu, kalau 17 provinsi sepakat tidak mengacu pada PP 78. Tapi kan ini sudah menjadi ketentuan, jadi mengacu PP 78,” ujar Al Hamidi yang juga Ketua Dewan Pengupahan ini.  Setelah ini, kata dia, kabupaten/kota akan merekomendasikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). “Itu nanti dibahas pada 20 November,” ucapnya.

Senada dikatakan Gubernur Banten Wahidin Halim yang sudah menandatangani SK UMP Banten 2018.
“Sudah diteken yang sesuai Rp 2.099 juta. Kamu sudah tahu duluan,” ujarnya kepada wartawan seusai rapat paripurna, kemarin. Ia mengatakan, UMP ditetapkan sesuai dengan PP 78 tentang pengupahan. Hal tersebut karena sudah merupakan perintah aturan perundang-undangan. “Patokannya, kuncinya ya PP itu, jangan kita langgar. Kalau provinsi langgar itu enggak boleh,” kata Wahidin.

Meski begitu, menurut WH, UMP tersebut menjadi acuan minimal untuk menentukan UMK. Menurut WH, terpenting buruh dan perusahaan tidak dirugikan. “Yang mana saja saya mah, yang menguntungkan rakyat dan Apindo. Rakyat untung, industri jalan. Gitu aja. Kita pikirkan keseimbangan itu. Untuk UMK, kita lihat bagaimana dinamika yang ada di kota kabupaten. (UMP) Itu kan minimal, kan nanti dibahas juga oleh kabupaten/kota,” tuturnya.

Terpisah, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dakhiri mengatakan, penetapan upah minimun provinsi (UMP) 2018 menjadi kewenangan gubernur dan harus berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan. “Jadi bukan saya yang menetapkan besaran kenaikannya. Yang menetapkan UMP-nya itu kan gubernur sesuai dengan kewenangannya. Datanya itu berasal dari BPS.

Itulah yang saya informasikan melalui surat edaran,” kata Menaker usai memberikan sambutan pada acara simposium Pendidikan Vokasi (Kejuruan) Sistem Ganda yang Berorientasi pada praktik-peluang bagi Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (31/10). Hanif mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/20 17 pada tanggal 13 Oktober 2017 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017.

Perhitungan

UMP tahun 2018 ditetapkan dan diumumkan secara serentak pada tanggal 1 November 2017. Dalam surat edaran tersebut, kenaikan UMP 2018 dihitung berdasarkan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan Produk Domestik Bruto) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam surat edaran itu disebutkan inflasi nasional periode September 2016-September 2017 sebesar 3,72 persen dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 4,99 persen sehingga besaran kenaikan UMP 2018 adalah sebesar 8,71 persen.

Hanif mengatakan, aturan soal pengupahan yang tertuang dalam PP 78 sudah mempertimbangkan banyak kepentingan yaitu dari sisi para pekerja agar upahnya bisa naik setiap tahun atau ada kepastian mengenai kenaikan upah. “Kemudian kepentingan dari dunia usaha bahwa kenaikan upah itu harus predictable. Karena kalau tidak bisa diperkirakan, tiba-tiba bisa melejit sehingga mengguncangkan dunia usaha sehingga berdampak kepada tenaga kerja juga,” kata Hanif.

Selain itu, peraturan pengupahan disebutnya juga mempertimbangkan kepentingan calon pekerja yaitu mereka yang masih menganggur butuh pekerjaan sehingga diharapkan yang sudah bekerja tidak menghambat mereka yang belum bekerja. “Yang pasti kenaikan UMP telah memperhitungkan semua kepentingan. Kalau hitung-hitung sendiri, kalian juga kalau disuruh ngitung pasti minta lebih. Menuntut boleh saja, tapi kita tetap mempertimbangkan banyak kepentingan, termasuk dari para pekerja yang ingin agar naik upahnya setiap tahun,” kata Hanif.