Ranta: Pemerintah Siap Lindungi Warga Pesisir

SERANG, (KB).- Pembahasan dua raperda prakasa DPRD Banten tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan perubahan Perda No. 8 tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial, berjalan mulus. Seluruh fraksi di DPRD meminta pemerintah hadir dalam setiap persoalan masyarakat di pesisir.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Banten Nuraeni, hadir Sekda Banten, Ranta Soeharta, yang mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. “Pemprov Banten akan terjun langsung ke masyarakat pesisir. Nelayan di Indonesia mempunyai permasalahan yang sama. Apa yang kita lihat soal pesisir, itu kan nelayan, dan masalahanya sama. Maka itu pemerintah hadir,” ujar Ranta ditemui usai rapat paripurna, Selasa (7/11/2017).

Ranta menuturkan, masalah nelayan sangat kompleks, terutama menyangkut permodalan dan kesejahteraan.”Masalah jaminan usaha, jaminan keselamatan kalau melaut, dan masih banyak lagi,” ujarnya. Begitupun dengan masalah kesejahteraan social, menurut dia, dua usulan raperda tersebut saling terkait satu sama lain.”Untuk kesejahteraan misalkan kita lihat probelmnya, apa tingkat pendidikan mulai semuanya harus kita bantu. Termasuk nelayan harus kita bantu. Saya berharap, dua perda tersebut menjadi jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pembentukan Perda (Baperda) DPRD Banten, Abdul Roji mengatakan, kehidupan para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir di Provinsi Banten masih sangat memprihatinkan. “Masyarakat pesisir Banten kondisinya memprihatinkan. Oleh karena itu perlu perlindungan melalui pemberian kemudahan menjalankan usaha agar mampu mandiri sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya,” ujar politisi PKB ini.