Penanganan Gizi Buruk Harus Berkesinambungan

 

BERI PENJELASAN - Menko PMK, Puan Maharani menjelaskan tentang hasil rakor tingkat menteri yang membahas masalah penanganan gizi buruk di Asmat, Papua, Rabu (31/1). Turut hadir mengikuti rakor itu antara lain M

Sedikitnya ditemukan empat aspek permasalahan dalam penanganan KLB Campak dan Gizi Buruk di Kabupaten Asmat.

egaskan bahwa penanganan gizi buruk dan campak di Asmat dan sejumlah daerah lainnya di Papua harus terpadu dan berkesinambungan. Untuk itu, pemerintah akan memberikan penajaman pada sejumlah kegiatan intervensi penanganan kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk di wilayah itu.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, mengatakan kompleksnya permasalahan kesehatan di Kabupaten Asmat membutuhkan penanganan yang lebih terintegrasi antarkementerian.

Untuk itu, akan dilakukan penajaman- penajaman pada kegiatan intervensi agar lebih efektif. “Untuk itu, rakor hari ini akan membahas monitoring dan evaluasi intervensi penanganan KLB di Kabupaten Asmat yang telah dilaksanaka n oleh kementerian /lembaga (K/L) terkait, serta rencana percepatan penanganan KLB camak dan gizi buruk di sana,” kata Puan, di Jakarta, Rabu (31/1).

Puan menyebutkan, sedikitnya ditemukan empat aspek permasalahan dalam penanganan KLB Campak dan Gizi Buruk di Kabupaten Asmat, Yaitu aspek kesehatan, aspek sosial budaya, aspek infrastruktur, dan aspek tata kelola pemerintahan.

Permasalahan aspek kesehatan mencakup SDM dan minimnya infrastruktur kesehatan. Aspeks sosial budaya mencakup pola hidup yang tidak sehat. “Adapun aspek infrastruktur terkendala masih minimnya infrastruktur dasar serta langkanya BBM.

Sementara itu, aspek tata kelola pemerintah terkait dengan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten serta SDM yang kurang,” terang Puan. Atas permasalah tersebut, kata Puan, pemerintah telah mengambil langkah-langkah baik jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengatasinya.

Perberdayaan Komunitas

Sementara itu, Menteri Sosial, Idrus Marham, mengungkapkan perlu adanya perluasan program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Program Keluarga Harapan (PKH) agar mencakup seluruh distrik yang membutuhkan.

“Pembangunan infrastruktur layanan publik dan layanan sosial dasar sangat diperlukan, mengingat distrik yang sudah berkembang sarana prasarana pelayanan publik baru di distrik Agats,” ungkapnya. Sementara 22 distrik lainnya masih belum berkembang dan di antaranya masih terisolasi.

Upaya konkret penanganan KLB dan gizi buruk perlu dilakukan secara berkesinambungan dan tuntas. Menurut Idrus, setelah penanganan secara tanggap darurat tahap pertama, diperlukan langkah lebih lanjut secara menyeluruh dan terpadu. c