Politisi Sambut KPK

CILEGON, (KB).- Sejumlah politisi di Kota Cilegon menyambut langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan mengawasi Kota Cilegon. Seperti diketahui, KPK memprioritaskan pencegahan korupsi di tiga kabupaten/kota di Provinsi Banten di 2018. Ketiga daerah tersebut, yakni Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak, Rabu (31/1/2018).

“Kami mengapresiasi sekaligus menyambut kehadiran KPK di Kota Cilegon,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cilegon, Reno Yanuar, di sela-sela kegiatan verifikasi faktual, Rabu (31/1/2018).
Menurut dia, tanpa KPK pemberantasan korupsi khususnya di Kota Cilegon tidak akan maksimal. Sehingga, laju pembangunan dan perekonomian di Kota Cilegon terhambat. Ia berharap, KPK memberikan pembinaan, agar birokrasi di Cilegon lebih bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).

Kehadiran KPK di Kota Cilegon, ujar dia, harus bisa meluruskan kinerja di legislatif dan eksekutif dan berharap KPK terus memberikan pembinaan. Karena, segala sesuatu yang dilakukan KPK untuk kemaslahatan masyarakat Cilegon, agar ke depan Kota Cilegon lebih baik.

Hal yang sama dikatakan Ketua Fraksi Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, Erick Rebiin. “Sudah saatnya KPK turun ke daerah-daerah untuk memantau pelaksanaan pembangunan baik infrastruktur atau yang lainnya, sehingga daerah atau wilayah itu bersih tanpa embel-embel gratifikasi,” ujarnya.

Ia menyambut baik langkah KPK untuk memantau dan mengawasi Kota Cilegon. Keberadaan KPK di Kota Cilegon, ucap dia, akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antirasuah tersebut dalam mencegah korupsi.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Cilegon, Alawi Mahmud menuturkan, langkah KPK yang melebarkan sayapnya melakukan pengawasan di Kota Cilegon harus diapresiasi. Bahkan, dia berha-rap, KPK bermitra dengan DPD PAN Kota Cilegon. “Kenapa demikian, karena orientasi ke depan mengubah paradigm lama untuk menghindari praktik-praktik yang tidak halal,” tuturnya.

Ia menyoroti agenda Kota Cilegon ke depan, yang akan melakukan pemilihan calon wakil wali kota yang kini mengalami kekosongan setelah Wakil Wali Kota Cilegon, Edi Ariadi diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Cilegon menyusul Wali Kota Cilegon, Tubagus Iman Ariadi (sekarang nonaktif) ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus duaan suap proses perizinan Transmart. Ia mengingatkan kepada anggota DPRD Kota Cilegon, agar tidak mencoba-coba bermain dengan uang dengan calon wakil wali kota yang akan diusung.