Jakarta – Potensi perpecahan dalam partai politik dalam proses
pencalonan wakil presiden yang diusung untuk mendampingi Jokowi cukup
besar. Untuk menghindari konflik dan friksi serta perpecahan, maka
mekanisme internal partai harus digunakan untuk memutuskan siapa saja
yang akan dicalonkan.
“Saya mengamati, persaingan untuk mendapatkan posisi Wapres Jokowi
sangat tinggi, sementara sinyal dari Jokowi akan memilih siapa belum
jelas. Karena itu secara internal partai harus melakukan proses yang
transparan dan demokratis. Kalau di Golkar, saya usulkan digelar Rapat
Pimpinan Nasional,” ujar anggota Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar,
Anwar Arifin ketika berbicara dalam diskusi bertema “Koalisi Elite Vs
Kader: Pencapresan dan Ancaman Perpecahan Parpol” di Gado-Gado Boplo,
Jalan Geja Theresia, Menteng, Minggu (27/5) petang.
Anwar Arifin menegaskan, tidak sulit bagi Golkar untuk segera
menggelar Rapimnas dan mendengarkan suarasuara DPD I dan II guna
menjaring siapa saja yang layak dan pantas untuk menjadi Cawapres. Lebih
lanjut Anwar Arifin menyatakan, tujuan Rapimnas adalah untuk menjaga
soliditas partai.
Karena belum ada sinyal yang jelas dari Jokowi, maka Rapimnas bis
aputuskan 3-5 nama, baik figur muda maupun senior. “Kalau saat ini Ketua
umum Airlangga digadang gadang sebagai Cawapres boleh saja, itu masih
bersifat pribadi. Tapi dalam pencalonan wakil presiden kan bukan urusan
pribadi. Ini urusan partai dan menyangkut masa depan partai.
Jadi prosesnya harus demokratis dan terbuka. Maka Rapimnas adalah
yang terbaik, sehingga suara-suara yang berbeda bisa disatukan dan jika
sudha diputuskan, semua harus patuh,” papar Anwar Arifin yang beberpa
periode menjadi anggota DPR RI. Diskusi juga menampilkan narasumber
Direktur Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra) Poempida
Hidayatullah, Ketua DPP PSI Tsamara Amany, Direktur LIMA, Ray Rangkuti,
dan Direktur Eksekutif Lembaga Suirvei Indepeneden Nusantara (LSIN)
Yassin Muhammad selaku pelaksana diskusi.
Ketua Umum Orkestra, Poempida Hidayatullah setuju dengan Anwar Arifin
agar Golkar melaksanakan proses dan mekanisme di internal secara
demokratis. Karena itu forum yang transparan dan demokratsi adalah
Rapimnas dengan agenda khusus membahas pencalonan wakil presiden.
Sementara itu Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsmara Amany
juga setuju partai harus melakukan proses demokrasi di internal agar
calon yang terpilih punya legitimasi kuat.
“Kalo PSI karena tridak mencalonkan wapres dan mendukung Jokowi, maka
mendukung fgur yang muncul melalui ajang voting. Direktur Eksekutif
LSIN Yassin Muhammad dalam paparannya mengatakan, dalam fatsun politik,
tentu saja keputusan rekomendasi Parpol terhadap dukungan Capres melalui
Rapimnas, Mukernas, Rakernas semestinya merupakan sebuah keputusan yang
mengikat terhadap seluruh elemen Parpol meliput pengurus, kader atau
bahkan hingga sampai di level simpatisan. Keputusan rekomendasi dukungan
Capres adalah sah sebagai mekanisme parpol, konsekwensinya akan
mengikat sikap politik dan/atau pilihan politik yang tunggal, atau
solid, atau utuh kepada semua elemen Parpol. r
0 comments:
Post a Comment