Temui Apindo dan Hippindo, Presiden: Genjot Ekspor Produk Indonesia

 

Presiden Jokowi saat menerima pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/6).(ist)

JAKARTA – Presiden Jokowi menegaskan, salah satu program pada pemerintahan periode keduanya adalah membenahi perekonomian dan kondisi dunia usaha.

“Upaya tersebut utamanya dimaksudkan untuk menggenjot ekspor produk-produk Indonesia ke mancanegara dan meningkatkan investasi untuk dapat mengatasi defisit transaksi berjalan maupun defisit neraca perdagangan,” kata Jokowi saat menerima pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Dalam pertemuan itu, hadir Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani, dan Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah.

“Jangan sampailah kita ini investasi dan ekspor kalah (lagi) dengan Singapura. Sudah lama kita kalah dengan Malaysia. Kalah dengan Thailand, Filipina, terakhir kita kalah lagi dengan Vietnam,” kata Presiden.

Menurut  Jokowi,  permasalahan defisit yang dialami Indonesia selama puluhan tahun sebenarnya dapat diatasi dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan dunia usaha. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sebenarnya tak kalah dengan negara lain.

“Saya kira ini sebetulnya sesuatu yang kalau kita bisa bekerja sama dengan baik antara pemerintah dan dunia usaha ini juga bukan barang yang sulit sebetulnya. Tetapi memang ada regulasi dan beberapa undang-undang yang harus kita revisi,” ujarnya.

Presiden  menekankan, ke depannya pemerintah ingin mengeluarkan terobosan  yang akan memacu perekonomian nasional lebih jauh lagi. Untuk itu, Sebab itu, berharap agar para pelaku usaha dapat memberikan pandangan kritis bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan ekonomi yang dapat segera dirasakan manfaatnya.

“Dari sisi regulasi, mungkin bisa revisi undang-undang. Mungkin, kalau diperlukan, mengeluarkan Perppu misalnya. Kalau itu memang diperlukan sekali dan posisinya sangat penting ya akan kita keluarkan,” tuturnya.