PANDEGLANG – Mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa
Nasional Indonesia (GMNI) Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa di depan
Kantor Bupati Pandeglang, Kamis (31/10/2019). Aksi tersebut untuk
menagih janji kampanye bupati dan bentuk kritik pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilakukan Pemda.
Seorang massa aksi, Indra Patiwara mengatakan, penggunaan APBD kurang
sesuai dengan skala prioritas. Indra menilai, selama kepemimpinan Irna
Tanto sebagai bupati dan wakilnya belum ada perubahan yang signifikan
bagi Kabupaten Pandeglang, kebutuhan dasar masyarakat Pandeglang hingga
saat ini masih belum terpenuhi.
Masyarakat masih dihadapkan dengan permasalahan infrastruktur jalan
rusak, pelayanan kesehatan yang tidak maksimal, kemiskinan dan pelayanan
sosial yang seolah tidak ada solusi konkret dari pemerintah.
“Untuk mengeluarkan masyarakat dari belenggu penyakit sosial bupati
jangan lupa dengan visi misinya yang seabreg, capaian indikator RPJMD
harus berbanding lurus dengan realitas sosial. Jadi keberhasilan itu
bukan hanya dalam angka saja, jangan bisanya cuman kunjungan kerja tanpa
hasil yang jelas,” teriak Indra saat menyampaikan orasinya.
Indra juga menganggap bahwa hasil pembangun yang dilakukan oleh Pemda
Pandeglang tidak merata, ia membandingkan antara pembangunan
infrastruktur jalan di wilayah perkotaan dengan Pandeglang selatan
sangatlah jauh berbeda.
“Di daerah Pandeglang selatan masih banyak jalan rusak sehingga
masyarakat kesulitan beraktivitas, padahal untuk meningkatkan
perekonomian salah satunya adalah akses jalan yang memadai,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pembangunan Landmark yang menelan anggaran hingga
miliaran dianggap kurang tepat dengan kondisi keuangan dan masyarakat
saat ini.
“Rencana pembangunan Landmark yang akan dibangun dari dana CSR itu
tidak tepat sasaran, alangkah lebih efektifnya dana dengan nominal Rp3,4
miliar itu untuk Bansos masyarakat kurang mampu karena lebih terasa
manfaatnya,” jelasnya.
0 comments:
Post a Comment