Alokasi APBD untuk Sejahterakan Guru dan Peningkatan Gizi Siswa

JAKARTA – Prioritas alokasi ang­garan pendidikan sebaiknya untuk ke­sejahteraan guru. Sebab, jika guru di­beri tunjangan prestasi akan terpacu meningkatkan kualitas pendidikan.

Selain itu, anggaran pendidikan juga untuk meningkatkan gizi siswa sehingga bisa fokus belajar. Apalagi Dana Anak-Anak Perserikatan Bang­sa-Bangsa (United Nations Children’s Fund/UNICEF) melaporkan 40 per­sen anak-anak di bawah usia lima ta­hun mengalami malnutrisi, terutama di Filipina, Indonesia, dan Malaysia.

“Daripada digunakan untuk mem­beli lem atau bolpoin, sebaiknya anggaran pendidikan untuk kese­jahteraan guru dan meningkatkan gizi anak-anak sekolah. Sebab, jika guru gaji rendah, tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, bagaimana bisa berprestasi? Demikian pula, jika siswa kurang gizi, bagaimana bisa hasilkan sumber daya siap pakai,” kata pemerhati pendidikan, Isa An­sori, saat dihubungi, Kamis (31/10).

Isa mengatakan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperbaiki kesejahteraan guru dan menambah asupan gizi murid akan dapat mem­bantu mencapai peningkatan kuali­tas pendidikan. Bahkan, penyaluran APBD untuk pendidikan dapat di­tambah meskipun suatu daerah telah memenuhi alokasi 20 persen untuk pendidikan seusai undang-undang,” kata anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur tersebut.

Dihubungi terpisah, Wakil Sekre­taris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim, mengatakan sampai saat ini masih banyak daerah yang tidak mengalo­kasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen atau lebih dari total APBD.

“Padahal kalau dilihat itu adalah kewajiban Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan, banyak daerah yang anggaran pendidikannya hanya 10 persen dari APBD bahkan di bawah itu,” katanya.

Satriwan menyebut sejauh ini be­lum ada keseriusan dari pemerintah daerah untuk mengalokasikan ang­garan pendidikan sebesar 20 persen. Menurutnya, hal tersebut diperparah dengan proses peruntukan anggaran yang kadang tidak tepat sasaran. “Adanya anggaran janggal pendidik­an di DKI Jakarta hanyalah salah satu bukti memanfaatkan guru dan murid, sebab di daerah lain bisa jadi lebih parah lagi,” ujarnya.

Satriwan mengatakan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pen­didikan dan Kebudayaan (Kemendik­bud) harus mendorong, membangun sinergitas, dan koordinasi yang kon­struktif dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah daerah.

Satriawan meyakini alokasi ang­garan pendidikan daerah yang tepat sasaran meningkatan perbaikan di sektor pendidikan. Selain peningkat­an kualitas dan kuantitas sarana pra­sarana, juga kualitas guru, perbaikan zonasi siswa dan capaian pendidikan secara umum akan meningkat.