Presiden: Aparat Jangan Cari-cari Kesalahan Pengusaha

RATAS POLKAM I Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas tentang program dan kegiatan bidang politik, hukum dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10).

JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta kepada aparat penegak hukum untuk tidak mencari-cari kesalahan pelaku bisnis, investor, hingga pejabat yang mendukung pro­gram strategis pemerintah.

“Tolong juga jangan sam­pai terjadi, dicari-cari kesalah­an, digigit-gigit, sehingga pro­gram-program yang harusnya bisa kita selesaikan, berhenti di tengah jalan karena banyak orang yang enggak senang de­ngan pembangunan itu. Mi­salnya pembangunan kilang minyak refinery, banyak yang enggak senang karena suka barang impor. Kita tahu untuk sebuah negara, ini keharusan sehingga defisit neraca perda­gangan dan neraca transaksi berjalan bisa diperbaiki,” kata Jokowi saat memberikan peng­antar rapat terbatas (ratas) Pe­nyampaian Program dan Ke­giatan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Kantor Pre­siden, Jakarta, Kamis (31/10).

Presiden juga memerin­tahkan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung, dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korup­si agar memberi jaminan ter­hadap para pelaku usaha ini.

Menurut Jokowi, jangan sam­pai aparat penegak hukum diba­jak oleh mafia sehingga meng­gigit para pelaku usaha yang sebenarnya mendukung pro­gram pemerintah. “Ini hati-hati. Akan saya balik gigit mereka. Jangan sampai para mafia yang menggigit dan menghadang program pembangunan justru terus berkeliaran,” ucap dia.

Selain itu, Jokowi meminta ada kepastian hukum terkait pengembangan bisnis. Sebab, banyak investor yang antre ma­suk ke Indonesia, namun batal karena meragukan kepastian hukum di sini.

Mampu Baca Situasi

Pada kesempatan itu, Pre­siden meminta kepada jaja­rannya, khususnya di bidang politik, hukum dan keaman­an mampu membaca situasi keamanan baik dalam negeri maupun di luar negeri. Terle­bih, mengenai politik dunia yang kecenderungan sangat mudah sekali bergejolak.

“Saya kira pengalaman se­perti (Cile) harus bisa kita baca dan jadikan pengalaman. Kita harus selalu waspada sejak awal,” ujar Presiden.

Presiden juga mewanti-wanti kepada jajarannya agar mampu menyiapkan langkah-langkah yang konkret mena­ngani masalah keamanan. “Ja­ngan sampai, misalnya, urusan kenaikan tarif BPJS kesehatan, kalau cara kita menerangkan­nya tidak clear (jelas) kepada masyarakat, dibacanya kelihat­annya kita ini ingin memberat­kan beban yang lebih banyak paksa rakyat,” ucap Presiden.

Padahal, pemerintah sudah memberikan subsidi sangat besar. Misalnya, tahun 2019, pemerintah telah menggratis­kan 96 juta rakyat pergi ke ru­mah sakit di daerah.

“Sebanyak 96 juta kita gratis­kan lewat PBI (penerima ban­tuan iuran). Jadi, anggaran total yang kita subsidikan ke sana 41 triliun rupiah, rakyat harus mengerti ini. Dan, tahun 2020 subsidi yang kita berikan pada BPJS 48,8 triliun rupiah. Ini angka yang besar sekali. Jangan sampai kesannya kita ini kita sudah subsidi dari APBN gede (besar) banget,” jelas Presiden.